Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Masyarakat Harmonis

I. Rasional

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia akan menghadapi  salah satu  tantangan  yang besar  pada abad ini, yakni kemajemukan atau keberagamannya. Kemajemukan itu bukan  hanya dalam faktor geografis, kebudayaan, bahasa, agama dan sumber daya, tetapi juga dalam tingkat kemajuan dan kehidupan ekonomi.

Kemajemukan itu diperumit lagi oleh pengaruh industrialisasi, globalisasi dan sistem informasi yang canggih (perkembangan dunia maya). Kemajemukan  yang demikian  tentunya sangat rentan bagi munculnya konflik, termasuk konflik horisontal jika tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian, maka pertanyaan pokoknya adalah, “bagaimana cara terbaik mengelola Indonesia agar kemajemukan itu dapat menjadi kekuatan sinergis yang bermanfaat semaksimalnya bagi seluruh masyarakat?”

II. Perguruan Tinggi sebagai Benteng Perekat Kebhinnekaan

Tantangan terhadap potensi konflik akibat  kemajemukan tadi hanya dapat dihadapi dengan berhasil hanya apabila tersedia sumber daya manusia yang bermutu. Tanpa sumber daya manusia yang bermutu, tantangan ini akan menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Pendidikan merupakan sarana yang dapat mengatasi tantangan tadi. Melalui proses pendidikan individu akan mengalami proses transformasi, baik pola pikir, sikap maupun perilaku ke arah yang lebih maju.  Pada prinsipnya, pendidikan pada semua tingkatan, secara moral harus melakukan hal tersebut.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan mengemban misi untuk pengajaran dan penanaman nilai kemanusiaan. Pengajaran yang dilakukan perguruan tinggi terutama meliputi transfer pengetahuan ilmiah dan menumbuhkan kemampuan ilmiah, kreatif dan kritis-imaginatif. Pendidikan harus bermuara kepada kedewasaan manusia didik yang dicerminkan dengan kemampuan untuk menghormati kebebasan, hak dan otonomitas manusia dan kemanusiaan. Dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa, manakala seseorang individu dikatakan berpendidikan, maka yang terjadi adalah hilangnya pola pikir radikal  pemaksaan kehendak digantikan oleh pola pikir yang menghargai sesama manusia.

Untuk dapat mewujudkan manusia-manusia yang demikian, perguruan tinggi sebagai benteng terakhir perekat bangsa harus menjaga netralitasnya. Perguruan tinggi harus menjaga kebhinekaan bangsa. Melalui hasil riset yang dimilikinya, perguruan tinggi akan dapat   memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan pemikiran dan kesadaran terhadap dan melalui mahasiswa didiknya berkaitan dengan sudut pandang multiplisitas (jaringan yang mengandung simpul-simpul yang disatukan). Membangun kesadaran dan pengertian bahwa Indonesia umumnya sebagai wadah kehidupan bangsa tidak hanya terdiri dari titik-titik terpisah, tetapi yang dihubungkan dengan garis-garis kesatuan dan persatuan. Indonesia bukan hanya satu titik kekuasaan dan penyeragaman, tetapi juga bukan titik-titik daerah, agama, dan kesukuan. Keseluruhan bagian primordial masyarakat dihubungkan dengan garis-garis kehendak bersama yang suci, terbuka dan penuh pengertian untuk bersatu.

III. Bungabondar : Model Masyarakat yang Harmonis

Bungabondar adalah sebuah desa di kecamatan Sipirok, kabupaten Tapanuli Selatan. Masyarakat di desa ini hidup damai meskipun mereka memiliki perbedaan agama. Perbedaan bagi mereka adalah anugerah dan potensi yang dapat disinergikan. Keutuhan kehidupan damai itu hingga saat ini masih tetap dipertahankan. Contoh kehidupan damai itu adalah adanya saling pengertian dan solidaritas yang tinggi diantara mereka. Misalnya apabila di desa itu ada keluarga yang beragama Islam melakukan hajatan, maka yang membantu menyiapkan makanan (parhobas) adalah yang beragama Masehi (istilah mereka untuk menyebut Kristen), demikian sebaliknya.

Demikian halnya untuk membangun Mesjid atau Gereja, mereka saling membantu untuk pembiayaannya.  Pada tahun 1994 penulis pernah tinggal satu bulan disana dalam rangka mengawasi tugas Kuliah Praktek dan Pengabdian Mahasiswa (KPPM). Kehidupan masyarakat yang digambarkan di atas tadi dapat disaksikan secara langsung. Demikian halnya pada tanggal 6 April 2007 pada  kegiatan napak tilas perjalanan missionaris Dr. I.L. Nommensen di Bungabondar, semua yang menjadi parhobas adalah dari kalangan Muslim. Mereka sungguh-sungguh memelihara kehidupan yang harmonis itu.

Pertanyaanya bagi kita adalah bagaimana memindahkan pola kehidupan harmonis masyarakat Bungabondar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia? Disinilah posisi kunci perguruan tinggi itu. Perguruan tinggi melalui sumber dayanya yang ada dan bersifat netral tadi dapat  melakukan studi atau riset. Hasil riset  kemudian dapat disimulasikan dan kemudian diterapkan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Tentunya perguruan tinggi tidak sendirian adalam melakukan hal ini, termasuk juga harus mendapat dukungan dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

IV. Penutup

Kemajemukan adalah anugerah dari Tuhan, patut untuk ditanamkan bagi semua insan masyarakat. Melalui  pola pikir yang seperti ini,  maka kemajemukan tidak lagi dianggap sebagai momok yang menakutkan, tetapi sebagai potensi yang apabila disinergikan akan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Perbedaan budaya, daerah, agama, taraf kehidupan, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya tidak dapat dipungkiri adanya, tetapi tidak beralasan pula apabila itu dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa kita benar-benar berbeda dan tidak dapat hidup harmonis.

Mensinergikan memang bukan perkara mudah, diperlukan kemauan tidak hanya dari masyarakat dan perguruan tinggi, melainkan pula dari pemerintah daerah sebagai formulator dan implementor kebijakan. Kadang-kadang sadar atau tidak sadar berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah dapat menjadi pemicu munculnya disharmoni di tengah-tengah masyarakat. Penyebabnya adalah isi kebijakan yang kurang memperhatikan kemajemukan masyarakat itu. Kemajemukan adalah fakta, sehingga mau tidak mau harus menjadi bahan pertimbangan dalam setiap formulasi kebijakan agar tidak diskriminatif. Kebijakan pembangunan yang merata dan pola rekrutmen yang terbuka misalnya, setidaknya dapat meminimalisir terjadinya disharmoni masyarakat.

V. Referensi

Buchori, Mochtar. 2006. Tanggung  jawab Akademik dan Sosial Perguruan Tinggi Indonesia Dalam Kemelut Bangsa Dewasa ini, dalam Indraswari, et.al., ed., Quo Vadis Indonesia : Problem dan Solusi, FISIP-UNPAR, Bandung.

Indro, PYN. 2006. Kontribusi Perguruan Tinggi Dalam Menjaga Keutuhan Bhinneka Tunggal Ika, dalam Indraswari, et.al., ed., Quo Vadis Indonesia : Problem dan Solusi, FISIP-UNPAR, Bandung.

Hutahaean, Marlan. 2005. Bureaucratic Reformation in Governance and Public Service as Effort to Materialize Equity and Civil Society : Indonesia in the Decentralization Era, Paper Disampaikan pada Annual Conference of Network of Asia Pacific Schools and Institutes of Public Administration and Governance (NAPSIPAG) pada 5-7 Desember 2005 di Beijing, P R China.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: