Persetujuan RUU Pemilu 2012 : Pertarungan Kepentingan Partai

Perjalanan panjang pembuatan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU-Pemilu) menemui titik akhir. Empat masalah pokok yang selama ini menjadi poin tarik-menarik antara partai besar dan menengah, pada akhirnya diputuskan melalui mekanisme voting. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam demokrasi yang sedang kita jalani saat ini musyawarah mufakat sebagai ciri khas dalam demokrasi Indonesia harganya begitu mahal. Mekanisme voting ingin pula mengatakan bahwa tarik-menarik kepentingan menjadi suatu keniscayaan. Hal ini tentunya semakin memperkokoh adagium yang menyatakan, “dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Pertanyaannya kemudian adalah kepentingan siapa yang diperjuangkan? Jawaban pastinya tidak lain adalah kepentingan masing-masing partai itu sendiri. RUU Pemilu menjadi sangat penting karena kebijakan inilah yang akan menentukan hidup matinya partai-partai politik pasca Pemilu 2014, terutama partai menengah.

Empat Butir Krusial : Pertarungan Partai Besar vs Menengah

Empat isu krusial yang alot diperdebatkan antar partai merupakan isu-isu utama yang akan menentukan hidup matinya partai politik. Keempat butir itu terkait dengan, electoral formula (bagaimana suara dihitung untuk dikonversi menjadi kursi), parliamentary threshold (ambang batas kursi di parlemen), distric magnitude (jumlah kursi per daerah pemilihan),  dan electoral system (sistem pemilhan).

Electoral formula yang menjadi perdebatan itu, mengerucut pada pilihan metode webster dan kuota murni. Partai-partai besar biasanya cenderung memilih metode pertama, karena melalui cara ini mereka memperoleh jumlah kursi yang semakin besar. Hal ini ditunjukkan oleh Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kekecualian ditunjukkan oleh Partai Demokrat (PD), yang pada Rapat Paripurna ini  mencoba mengurangi kepentingannya dan berusaha merangkul partai menengah. Pengalaman pada Rapat Paripurna Perubahan APBN 2012, terutama tentang isu kenaikan harga BBM, menjadi pelajaran berharga. Jika dihitung dengan angka-angka, memang posisi PD sangat menentukan pilihan diantara kedua metode itu, yang pada akhirnya memilih metode kedua. Sebaliknya, partai-partai menengah memilih metode kedua, karena peluang untuk memperoleh kursi semakin besar paling tidak setelah konversi kursi tahap pertama selesai dan terdapat sisa suara. Jika pun pada perhitungan tahap kedua kursi belum diperoleh, paling tidak harapan itu masih ada di perhitungan tahap ketiga manakala kursi masih tersisa. Awalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencoba untuk mematahkan asumsi ini yakni dengan memilih metode pertama, tetapi disaat-saat akhir bergabung dengan sesama partai menengah. Dengan demikian, pilihan atas metode kedua dapat dianggap sebagai kemengan partai-partai menengah plus. Plus, karena partai ini didukung oleh PD.

Kursi menjadi penting, karena ukuran untuk dapat memenuhi  parliamentary thershold  (PT) adalah jumlah kursi sebesar 3,5% sebagaimana ditetapkan.  Berbeda ketika pada Pemilu 2004 menerapkan syarat PT hanya untuk DPR saja,  PT 3,5% yang ditetapkan berlaku secara nasional. Itu berarti syarat PT ini tidak hanya berlaku untuk kursi DPR saja, melainkan juga untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Itu berarti, jumlah partai yang akan menguasai kursi DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada 2014 akan mengerucut, terutama di daerah. Pilihan 3,5% PT ini adalah sebagai kemenangan bersama antara partai besar dan menengah. Alasannya adalah, karena partai-partai besar seperti PG, PDIP dan PD sebelumnya menawarkan angka 4-5%. Sedangkan partai-partai menengah menawarkan 2,5-3%.

Distric magnitude kemudian menjadi pertaruhan berikutnya. Partai-partai besar biasanya pasti akan mengecilkan jumlah kursi per daerah pemilihan (dapil). Alasannya cukup kuat, yakni agar partai-partai menengah memiliki ruang yang sempit untuk meraih kursi. Sebaliknya, partai-partai menengah menginginkan jumlah kursi per dapil semakin besar, sehingga memiliki peluang untuk meraih kursi. Namun demikian, untuk partai menengah harus ditambah lagi dengan penentuan batas/area dapil. Pertarungan ini ada di arena Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena lembaga inilah yang akan menentukan area dapil itu. Penentuan area dapil sangat berkaitan dengan konstituen partai. Pilihan yang ditetapkan pada Rapat Paripurna adalah 3-8 kursi untuk DPR dan 3-10 kursi untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Pilihan ini dapat dianggap sebagai kemenangan partai-partai besar. Dikatakan demikian, karena awalnya kesepakatan lobi antar fraksi, jumlah kursi per dapil mengerucut pada kisaran 3-10 kursi untuk DPR dan 3-12 kursi untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Terakhir, untuk electoral system kepentingannya bukanlah pertarungan antara partai besar dan menengah, melainkan lebih kepada mempertahankan eksistensi partai terhadap kadernya. Partai-partai yang berkeinginan agar yang terpilih adalah kader partai, dan pengurus partai memiliki kekuasaan dalam menentukan calon legislatif yang terpilih, tentunya menginginkan agar sistem pemilihan adalah proporsional tertutup. Sistem ini efektif pula mencegah rivalitas antar kader dan terjadinya penjualan suara antar calon legislatif. Sebaliknya, partai-partai yang berkeinginan agar calon legislatif yang terpilih memiliki popularitas keterpilihan dan konstituen diberikan peluang untuk menentukan pilihannya, akan memilih sistem proporsional terbuka.  Sisi negatif sistem ini adalah rentan terjadinya rivalitas antar calon legislatif dalam satu partai, potensial terjadinya penjualan suara antar sesama caleg dalam satu partai, dan mononjolnya tanda gambar caleg daripada partai yang mengusungnya, sebagaimana terlihat pada Pemilu 2009.

Pelajaran yang Dapat Dipetik dan Implikasinya

Keputusan Rapat Paripurna tentang Pengesahan RUU Pemilu pada 12 April 2012, memberikan beberapa pelajaran, bahwa sebagaimana disinggung sebelumnya, dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Pertarungan pada Rapat Paripurna tentang Perubahan APBN 2012 terutama tentang opsi kenaikan harga BBM tidak selalu berkorelasi positif dengan pengambilan keputusan tentang RUU Pemilu. PD yang pada pembahasan tentang isu kenaikan harga BBM berseberangan dengan partai Gerindra dan Hanura, dapat sejalan ketika isunya adalah tentang RUU Pemilu. Buktinya, ada langkah-langkah PD untuk kemudian melakukan koalisi parlemen. Sementara itu, implikasi atas keempat pilihan keputusan di atas adalah pertama,  jumlah partai yang menguasai parlemen, baik nasional dan daerah akan mengerucut dari yang sebelumnya. Kedua, Partai-partai baru dan kecil akan sulit meraih kursi di level nasional. Ketiga, mencegah terjadinya oligarki partai, dimana partai-partai politik secara kelembagaan kurang memiliki keleluasaan untuk menentukan caleg yang akan menduduki kursi legislatif. Keempat, Rivalitas antar caleg dalam satu partai pada saat Pemilu tidak dapat dihindarkan.  Kelima, Praktek jual-beli suara antar calon yang tidak terpilih dengan sesama caleg dalam satu partai sangat rentan. Keenam, Pemilih memiliki kewenangan untuk menentukan pilhan favoritnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: