Analisis Surat Edaran Ditjen Dikti tentang Publikasi Karya Ilmiah : Perspektif Kebijakan

Diskursus tentang Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (SE Dikti) No. 152/E/T/2012 tertanggal 27 Januari 2012 intens terjadi, utamanya di media massa. Kalangan akademisi, DPR, dan praktisi pendidikan memberikan argumen yang muaranya berada pada posisi penolakan. Isu utama diskursus itu tidak lain terkait dengan substansi SE Dikti dimaksud yang intinya mengatur bahwa para lulusan perguruan tinggi wajib menerbitkan hasil karyanya di jurnal ilmiah untuk S1; jurnal ilmiah terakreditasi Dikti untuk S2; dan jurnal internasional untuk S3. Inti penolakan sesungguhnya bukan pada penting tidaknya persyaratan itu, tetapi lebih kepada bahwa peraturan itu mengejutkan, terburu-buru, prematur, dan tidak melihat realita yang ada. Tidak heran jika Franz Magnis Suseno menyebutkan bahwa SE ini merupakan. “suatu gagasan yang lahir dari otak para birokrat yang tidak tahu realitas akademik, tetapi bikin susah orang lain.”(Kompas, 8 Februari 2012). Tulisan ini bukan hendak mengulagi apa yang sudah didiskusikan, tetapi mencoba untuk melihat dari sisi lain, yakni sisi pembuatan kebijakan.

Identifikasi Masalah Kebijakan

Dalam konteks pembuatan kebijakan, Raiffa selalu mengingatkan bahwa, “seorang analis tidak boleh melakukan pemecahan masalah yang salah, yang kemudian ia sebut sebagai kesalahan tipe III.” Kemudian Ackoff melanjutkan bahwa, “agar masalah berhasil dipecahkan dibutuhkan pemecahan masalah yang tepat untuk masalah yang tepat. Kita lebih sering gagal, karena memecahkan masalah yang salah daripada memecahkan masalah yang benar dengan cara yang salah” (Dunn, 2004: 74). Terkait dengan SE Dikti ini, sesungguhnya kita tidak melihat apa sebenarnya masalah di Perguruan Tinggi. Apakah masalahnya hanya sekedar publikasi ilmiah yang minim, atau ada masalah besar yang tidak dilihat. Katakan jika memang masalahnya adalah minimnya publikasi ilmiah, lantas siapa yang mau disalahkan, apakah mahasiswa bersangkutan, dosen, institusi, atau jangan-jangan Dikti sendiri. Misalnya, ada Perguruan Tinggi (PT) yang tidak mensyaratkan penulisan karya ilmiah (Skripsi) untuk kelulusan, siapa yang disalahkan? Sebab kita yakin bahwa ini terjadi tentunya atas sepengetahuan Dikti.

Satu hal yang membuat kita heran adalah konsideran SE Dikti itu yang melihat apa yang terjadi di negara Malaysia. Sangat aneh memang, jika Dikti menjustifikasi bahwa minimnya publikasi ilmiah di Indonesia menjadi satu masalah (besar) hanya karena membandingkannya dengan negara Malaysia. Mengapa misalnya Dikti tidak membandingkannya dengan negara yang publikasi ilmiahnya lebih rendah daripada di Indonesia, sehingga publikasi Ilmiah di  Indonesia bukan menjadi satu  masalah.

Agenda Setting

Tahap kedua dalam pembuatan kebijakan adalah penyusunan agenda kebijakan (agenda setting). Pada tahap ini sesungguhnya ada pertarungan siapa yang menyodorkan satu isu agar ditetapkan menjadi agendanya pemerintah. Dengan menjadi agenda pemerintah, maka peluang untuk keluarnya satu kebijakan akan terjamin. Pada tahap ini akan banyak aktor yang terlibat, bisa dari politisi, pemerintah, LSM, kelompok kepentingan, media massa, dan sebagainya. Para aktor biasanya berkompetisi agar usulannya yang masuk menjadi agenda pemerintah.

Dalam konteks SE Dikti ini, maka aktornya adalah tunggal, yakni pemerintah, yang diwakili oleh Dirjen Dikti, dan yang kemudian diamini oleh Menterinya. Dengan aktor tunggal pastinya usul yang diajukan lebih pasti diterima, apalagi yang mengusulkan adalah bagian dari pembuat kebijakan itu sendiri. Maka tidak heran jika isu minimnya publikasi ilmiah di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia, langsung menjadi agenda setting.  Masalahnya adalah bahwa meskipun isunya diajukan oleh Dikti, sebaiknya isu ini diolah terlebih dahulu dengan melibatkan berbagai stakeholders seperti pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Tanda bahwa isu ini tidak didiskusikan sebelumnya dengan pimpinan PTN, PT-BHMN dan PTS adalah adanya penolakan dari Asosiasi Perguruan Tinggi  Swasta Indonesia (APTISI) yang mengadakan Rapat pada 10-11 Februari 2012 di Riau. Selain itu, adanya tanggapan dari beberapa pimpinan PTN dan PT-BHMN yang menyayangkan kebijakan yang sangat terburu-buru itu.

Formulasi Kebijakan

Inti tahap ini adalah pengajuan berbagai laternatif kebijakan atas isu kebijakan yang sudah menjadi agenda pemerintah. Jika kita sepakat bahwa isunya adalah minimnya publikasi ilmiah di Indonesia, maka berbagai alternatif pemecahan harus ditawarkan. Alternatif itu dapat saja seperti pada bunyi SE Dikti yang saat ini beredar, tetapi pemberlakuannya dilakukan secara bertahap, bukan dipaksakan Agustus 2012. Pemaksaan ini tentunya berlawanan dengan konsep otonomi perguruan tinggi dan otonomi program studi, yang dijamin dalam perundang-undangan.

Alternatif lain sesungguhnya dapat ditawarkan sebagaimana telah banyak didiskusikan, yakni memberikan reward kepada mereka yang karyanya masuk dalam jurnal ilmiah, mempublikasikan karya ilmiah yang memperoleh nilai A, membina terlebih dahulu setiap PT agar pada setiap prodi ada jurnal ilmiah dan Dikti memfasilitasinya, baik dari segi biaya dan manajemen. Pilihan alternatif tentunya didasarkan pada realita yang ada pada PT secara keseluruhan dan bukan melihat kasus per kasus. Harap dicacat bahwa setiap kebijakan harus berlaku sama atau tidak diskriminatif.

Legitimasi Kebijakan

Pada level kebijakan, SE Dikti bukanlah kebijakan politis, tetapi kebijakan birokratik-administratif. Kebijakan ini merupakan kebijakan generik dari kebijakan yang lebih tinggi. Sayangnya, konsideran yang digunakan untuk SE Dikti ini tidak tercantum, sehingga kita sulit mencari acuannya. Sekali lagi, acuan yang digunakan untuk SE Dikti ini adalah perbandingan dengan negara Malaysia. Kita tidak tahu, mengapa Malaysia yang diacu dan bukan Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja yang juga sesama negara ASEAN.

Sebagai kebijakan birokratik-administratif, memang penolakan APTISI dapat dibenarkan, karena daya paksanya tidak kuat. Berbeda misalnya jika hal ini diatur dalam Undang-undang. Dapat dikatakan bahwa SE Dikti ini sesungguhnya hanya berupa himbauan yang dapat diikuti atau tidak. Anehnya, Menteri dan Dikti memahaminya bahwa SE ini sebagai sesuatu yang wajib dan dipaksakan.

Kebijakan birokratik-administratif ini tentunya akan memperoleh legitimasi dari mereka yang terkena dampak. SE Dikti akan legitimate apabila semua PT melaksanakannya. Masalahnya, karena pada 11 Februari 2012 APTISI sudah resmi menolak, berarti SE Dikti ini tidak legitimate. Alasannya, PTS merupakan PT terbesar di negeri ini. Jika sudah begini, seharusnya Dikti dan Mendikbudnas harus berbesar hati untuk tidak memaksakannya. Jadikanlah SE Dikti ini menjadi pilihan saja, dan itu akan lebih bijaksana. Harap dicatat bahwa janganlah perkuliahan selama 4 tahun dan wajib mengambil 144-146 SKS dikalahkan oleh satu karya ilmiah yang terpublikasi.

Konklusi

Mencontoh negara lain baik, tetapi, melihat realita yang ada jauh lebih baik. Sebagai gagasan untuk kemudian dikembangkan, hal ini sangat baik. Akan tetapi, jika secara langsung diterapkan menjadi satu kebijakan, dengan perangkat yang tidak dipersiapkan, justru menjadi sangat tidak bijaksana. Kebijakan itu bukan seperti makan cabai, yang jika dimakan langsung pedas. Kebijakan bukan pula seperti sulap yang menggunakan mantra sim salabim. Banyaknya karya ilmiah bukan berarti masalah pendidikan tinggi selesai. Jika memang demikian, para mahasiswa cukup kuliah hanya membuat karya ilmiah yang dipublikasikan saja, dan setelah itu lulus. Jadi, tidak perlu menyelesaikan 4 tahun, tetapi cukup 6 bulan sampai 1 tahun saja.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: