Menguji Etika Anggota Badan Kehormatan DPR

Rencana keberangkatan 13 anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK-DPR) studi banding ke BK Parlemen Yunani untuk mempelajari kode etik parlemen sungguh sangat menyesakkan. Sepertinya ada semacam penyakit di DPR bahwa untuk mempelajari sesuatu harus pergi langsung ke luar negeri dan sifatnya harus berombongan. Padahal masih belum hilang dari ingatan kita tentang perginya  anggota DPR ke Africa untuk mempelajari pramuka, yang sangat kontroversial. Dikatakan demikian, karena patut dipertanyakan apakah benar negara Africa lebih baik pembinaan pramukanya daripada Indonesia. Apalagi sejak tahun tujuh puluhan atau mungkin jauh sebelumnya, Indonesia sudah mempraktekkan pembinaan pramuka.

Yang paling menyakitkan adalah  biaya yang akan dihabiskan selama kunjungan 7 hari sebesar Rp 2,2 Milyar. Suatu angka yang sangat besar dibandingkan hasil yang akan diperoleh. Secara kasat mata kita sudah dapat menduga bahwa hasil yang akan dibawa adalah hanya berbentuk beberapa dokumen saja. Padahal, jika mau jujur, BK-DPR dapat berkomunikasi lewat internet untuk meminta dokumen itu dan melakukan surat-menyurat melalui email. Pertanyaannya mengapa ini tidak dilakukan? Tentunya akan banyak jawaban. Salah satu jawaban yang paling masuk akal adalah jika menggunakan teknologi yang ada, tentunya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Hal ini jauh berbeda jika kunjungan langsung dilakukan. Seperti dibeberkan oleh Yuna Farhan, Sekjen Fitra, bahwa uang harian untuk 13 anggota DPR selama 7 hari Rp 349.949.600. Untuk dua orang staff ahli sebesar Rp 48.428.800.” Selain itu masih ada opsi uang representasi sebesar Rp 18.400.000 untuk 13 anggota DPR dan uang asuransi 13 anggota DPR Rp 5.980.000. “Untuk staff ahli dari setjen Rp 920.000.” (Detik.Com,19/10/2010).

Apa Sulitnya Merumuskan Kode Etik?

Agak aneh jika DPR hingga saat ini belum memiliki kode etik. Padahal, berbagai instansi dan organisasi profesi jauh sebelumnya sudah memiliki kode etik ini. Sebut saja misalnya untuk bidang kedokteran, jurnalistik, hukum, dan tenaga kependidikan. Organ-organ ini sudah lama memiliki kode etik itu. Dengan mengambil bahan dari mereka saja dan kemudian dielaborasi, kode etik DPR sudah dapat dirumuskan. Apalagi sesungguhnya anggota DPR adalah orang terpelajar yang sejak Sekolah Dasar sudah mempelajari etika. Dari pelajaran yang diperoleh sebelumnya, pastinya dapat dirumuskan suatu kode etik yang baik berdasarkan ciri khas Indonesia. Harap dicatat bahwa merumuskan suatu kode etik tentu akan dipengaruhi dan disesuaikan dengan latar belakang dan kondisi dari suatu negara.

Jika memang dibutuhkan dapat pula mengambil apa yang sudah diterapkan di negara lain untuk bidang yang berbeda. Meskipun bidangnya berbeda, tetapi sebenarnya prinsip kode etik itu sama. American Society for Public Administration (ASPA) misalnya telah merumuskan kode etik pelayanan publik dengan memuat nilai-nilai seperti menjaga integritas, kebenaran, kejujuran, ketabahan, respek, beri perhatian, keramahan, cepat tanggap, mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan lain, bekerja profesional, pengembangan profesionalisme, komunikasi terbuka, kreativitas, dedikasi, kasih sayang, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan publik, respek dan beri informasi yang sepatutnya dirahasiakan, dukungan  terhadap sistem merit dan program affirmative action. (Wachs, 1985).

Selain cara di atas, masih banyak cara lain yang dapat dilakukan untuk merumuskan kode etik DPR. Misalnya melakukan seminar atau diskusi publik yang menghadirkan para pakar yang relevan. Pada seminar atau diskusi ini dapat pula diundang Ketua Badan Kehormatan Parlemen Yunani untuk memberikan perbandingan. Tentunya biaya mendatangkan seorang Ketua Badan Kehormatan Parlemen Yunani jauh lebih murah daripada ramai-ramai angota DPR pergi ke Yanani. Pilihan lainnya adalah dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk merumuskan kode etik. Kita berkeyakinan bahwa perguruan tinggi di Indonesia sangat mampu untuk merumuskan itu.

Pelanggaran Etika Publik

 

Semangat anggota BK-DPR untuk studi banding ke parlemen Yunani sebagaimana ditunjukkan wakil ketuanya, secara tidak sadar sesungguh telah melanggar etika publik. Pelanggaran terhadap etika publik jauh lebih berbahaya daripada pelanggaran terhadap kode etik BK-DPR yang akan distudibandingkan. Etika publik memang masih barang baru dalam dunia praktis di Indonesia, meskipun di dunia akademik tidak demikian. Etika publik cakupannya jauh lebih luas daripada etika politik, birokrasi, dan parlemen. Etika publik mengarah pada pertimbangan apakah tindakan para pemangku kepentingan (stakeholders) seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif telah memenuhi batas kepatutan. Misalnya apakah studi banding ini sangat rasional, urgen dan apakah hasil yang diperoleh setimpal dengan biaya yang dikeluarkan. Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa hasil studi banding ini sudah dapat diduga hanya berbentuk beberapa dokumen saja. Dengan demikian, jika pada akhirnya ke 13 anggota BK-DPR tetap saja berangkat melakukan studi banding ke BK Parlemen Yunani, sesungguhnya etika mereka sedang diuji.

Tulisan ini telah diterbitkan di harian Analisa Medan, 23 Oktober 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: