Pilgubsu: Mencegah Konflik Pasca Pemilihan

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) periode 2013-2018 sesuai jadwal akan diselenggarakan pada pertengahan Maret 2013. Meskipun penyelenggaraannya kurang lebih satu tahun lagi, namun geregetnya sudah terlihat pada saat ini. Berbagai media di Sumatera Utara bahkan membuat kolom khusus perihal Pilgubsu ini. Fokus utama diskursus Pilgubsu saat ini menyangkut isu-isu tentang siapa yang akan maju, geliat partai dalam mencari pasangan calon (Paslon) yang pas dan dapat memenangkan pemilihan, dan pentingnya mengusung Paslon berbasis multikulturisme.

Diskursus di atas merupakan hal yang wajar di alam demokrasi. Hanya saja, satu hal yang sering kali menjadi abai adalah bagaimana mencegah agar konflik tidak terjadi pasca Pilkada. Kasus Pilkada Sibolga beberapa tahun lalu, meskipun tidak dapat digeneralisir, seharusnya dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga. Memang Pilgubsu secara langsung yang diselenggarakan pertama sekali pada tahun 2008 tidak terjadi konflik, tetapi apa yang akan terjadi ke depan tetap saja unpredictable. Untuk tujuan itulah, tulisan ini ingin berbagi tentang antisipasi konflik pasca Pilgubsu.

Hingga saat ini masih banyak orang yang berpandangan bahwa Pilgubsu hanya sekedar bagaimana dan siapa yang memenangkan pemilihan. Padahal, Pilgubsu tidak hanya sekedar meraih kemenangan. Dibalik kemenangan itu, sesungguhnya ada banyak hal yang kemudian akan mengikutinya. Memenangkan Pilgubsu, berarti Paslon dan mereka yang berada dibelakangnya seperti partai politik, pengusaha, pendukung dari jajaran birokrat, dan kelompok kepentingan lain, akan memiliki akses terhadap berbagai sumber yang tersedia selama periode satu periode pemerintahan. Sumber-sumber itu sifatnya bisa berupa material dan non-material.

Bagi partai pendukung, paling tidak sumber-sumber keuangan untuk kepentingan partai, dan sangat mungkin pula untuk orang per orang akan memiliki kepastian. Pengusaha tentunya akan memiliki peluang untuk menggarap berbagai proyek selama lima tahun. Kalangan birokrat, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan, akan memiliki peluang untuk menduduki jabatan, terutama untuk jabatan eselon II. Kelompok kepentingan lainnya, akan memiliki akses untuk memperoleh berbagai bantuan yang biasanya kebanyakan berasal dari biro/bidang sosial. Berbagai sumber ini pulalah yang membuat Paslon biasanya siap menang tetapi tidak siap untuk kalah.

Pemerintahan Korporatokrasi

Pascaotonomi daerah, terutama ketika kepala daerah dipilih secara langsung, secara tidak sadar sesungguhnya pemerintahan yang terbentuk di daerah telah bergeser dari pemerintahan birokratik menjadi korporatokratik. Pemerintahan korporatokratik terjadi karena adanya perkawinan antara personal birokrasi dengan pengusaha yang bertemu saat mendukung Paslon. Dukungan mereka ini berupa dukungan material kepada Paslon selama proses pemilihan. Ketika Paslon tersebut memenangkan Pilkada dan kemudian dilantik, maka kedua kelompok aktor ini menjadi aktor utama dalam pemerintahan. Kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih tadi, karena merasa berhutang budi, berada dalam perangkap, dan mau tidak mau harus memenuhi kehendak mereka.

Biaya kampanye yang sangat tinggi dan ditambah dengan ekspektasi harus menang, maka pilihan untuk mendekati dan berkolaborasi dengan pemilik modal menjadi keniscayaan bagi Paslon. Dengan model seperti ini, maka apa yang disebut rent-seeking behavior, perilaku pemburu rente, akan menjadi tumbuh subur. Pemilik modal yang telah menggelontorkan uangnya selama masa pemilihan, tentunya akan mencari keuntungan melalui jabatan, proyek, dan sumber-sumber lainnya. Jika ini yang terjadi, publik jangan mengharapkan terlalu banyak terhadap janji Paslon saat kampanye.

Upaya Mencegah Konflik

Mencegah konflik pasca Pilkada dilakukan di masa sebelum dan saat Pilkada. Mereka yang dapat mencegahnya terdiri atas berbagai elemen, seperti penyelenggara Pilgubsu, Panitia Pengawas Pilgubsu, dan Paslon dan pendukungnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai organ penyelenggara menjadi faktor kunci untuk mencegah konflik. Titik rawan yang patut diperhatikan adalah meneliti kelayakan Paslon, memiliki data pemilih yang akurat, menjaga netralitas, dan melakukan perhitungan suara dengan benar, mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga di KPUD provinsi. Proses perhitungan suara menjadi titik yang sangat rawan.

Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) harus cepat memproses dan menindak tegas manakala terjadi penyimpangan yang dilakukan Paslon atau tim kampanye Paslon, baik saat kampanye maupun saat hari pemilihan. Bagi Paslon dan pendukungnya, meskipun menang adalah menjadi tujuan utama, harus dapat mengendalikan diri dan, meskipun sulit, mempertimbangkan kompetisi yang jujur. Ketika ada keberatan pasca penetapan pemenang Pilkada, maka koridor hukum hendaknya yang dipilih.

Perangkat Perundangan dan Alternatif Pola Pilkada

Perangkat perundangan harus mengatur secara ketat perihal Pilkada, termasuk Pilgubsu. RUU yang tentang Pilkada yang saat ini dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menjadi pintu masuk untuk mengatur secara ketat proses Pilkada, seperti syarat calon, biaya kampanye, dan pola Pilkada yang berbeda antar daerah. Persyaratan calon sudah waktunya memasukkan syarat telah lulus latihan kepemimpinan melalui Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional (Lemhanas). Hal ini perlu untuk mencegah agar ketika Paslon memerintah, mereka mengedepankan rasa kebangsaan (citizenship) daripada entitas atau konstituen mereka. Persoalan kita saat ini salah satunya adalah kelemahan kepemimpinan kepala daerah. Kepala daerah, dalam beberapa kasus tertentu, lebih takut kepada entitasnya atau konstituennya daripada konstitusi. Dia lebih memilih melanggar konstitusi daripada kehilangan konstituen yang berdampak pada Pilkada berikutnya.

Biaya kampanye berkaitan dengan menekan seminim mungkin biaya kampanye yang pantas dikeluarkan dalam Pilkada. Jujur saja, saat ini jika seseorang ingin menjadi Paslon dalam Pilkada harus mengeluarkan uang milyaran rupiah. Jika ini terus terjadi, maka jangan heran jika segitiga perkawinan antara Paslon, pengusaha dan birokrat akan terus terjadi, yang pada akhirnya membentuk pemerintahan korporatokrasi.

Terakhir, pola Pilkada yang berbeda untuk setiap daerah bertujuan agar tingkat konflik dapat ditekan. Electoral vote tidak harus individu, tetapi dapat saja entitas tertentu. Untuk daerah tertentu, dapat pula diterapkan prinsip pembagian kekuasaan, misalnya jika kepala daerah dari satu entitas tertentu, maka wakilnya dari entitas yang lain, sekretaris daerah juga demikian. Meskipun masih jauh, tetapi sudah harus dimulai untuk dikaji.
Tulisan ini telah diterbitkan di harian Analisa Medan pada 15 Februari 2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: