Pelajaran dari (Rencana) Mundurnya Wakil Bupati Garut

Fenomena masuknya kepala daerah/wakil kepala daerah menjadi pengurus partai, terutama untuk jabatan ketua, telah terjadi sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dilaksanakan. Kepala daerah yang sebelumnya bukan pengurus Partai Politik (Parpol) dan atau merupakan kader dari Parpol lain, berusaha untuk merebut posisi ketua Parpol atau setidaknya pengurus Parpol. Parpol yang dipilih biasanya Parpol yang berkuasa pada level nasional. Beberapa contoh dapat disebutkan, antara lain R.E. Siahaan ketika menjabat walikota Pematangsiantar, Tuani Lumbantobing ketika menjabat bupati Tapanuli Tengah, Rahudman Harahap, walikota Medan saat ini, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat saat ini.  Pada saat menjabat mereka merebut posisi ketua dan atau pengurus Partai Demokrat, baik di level kabupaten/kota maupun provinsi. Jika pun bukan Parpol yang berkuasa secara nasional mereka pilih, paling tidak mereka memilih Parpol yang memiliki kursi yang signifikan di DPRD. Misalnya Syamsul Arifin ketika menjabat Gubernur Sumatera Utara – yang sebelumnya telah “dikeluarkan” dari Partai Golkar- menjadi ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara dan Imal Raya Harahap pada saat menjadi wakil walikota menjadi ketua Partai Amanat Nasional di Pematangsiantar, yang sebelumnya adalah kader Partai Golkar.

Sesungguhnya fenomena ini terjadi karena adanya kepentingan dari kedua belah pihak. Kepala daerah ingin posisinya aman pada saat menjabat dan berbagai programnya didukung mayoritas anggota DPRD. Disisi lain,  Parpol menginginkan adanya kontribusi yang bersangkutan terhadap Parpol, baik berupa material dan non-material. Besarnya biaya mengurus Parpol, tentu membutuhkan sumberdaya yang kuat, terutama material dan kekuasaaan. Jadi, ada semacam simbiosis mutualisma.

Merebut ketua partai pun bukanlah perkara mudah, apalagi jika seseorang memang sama sekali bukan kader partai. Posisi kepala atau wakil kepala daerah yang didudukinya tidak cukup sebagai alat bargaining untuk menjadi pengurus partai dan apalagi sebagai ketua. Ada sejumlah kontribusi yang harus disetorkan kepala dan atau wakil kepala daerah tersebut ke partai. Hal ini sudah menjadi suatu keharusan. Iuran anggota partai yang sebatas tertulis di AD/ART karena pada umumnya tidak berjalan – kecuali untuk kader yang duduk di legislatif, eksekutif, pengusaha – menjadi penyebabnya.

Berita terakhir adalah apa yang dipraktekkan bupati Garut Aceng HM Fikri. Sebelumnya, bupati yang berpasangan dengan Dicky Chandra ini pada Pilkada tahun 2009 masuk melalui jalur perseorangan (independent). Pada tanggal 15 Januari 2011, bupati ini masuk dan dilantik menjadi wakil ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Akibatnya, wakil bupati Dicky Candra mengajukan pengunduran diri, karena menganggap bahwa antara keduanya tidak sejalan lagi. Mandat yang diberikan masyarakat pada saat Pilkada telah dicederai. Apalagi, terpilihnya pasangan ini pada saat Pilkada tahun 2009 diyakini bukan karena visi dan misi mereka yang sangat baik, tetapi karena faktor figuratif. Majunya Dicky Chandra sebagai wakil bupati mendampingi Aceng HM Fikri menjadi penyebab jatuhnya pilihan masyarakat kepada pasangan ini. Harap dicatat bahwa Dicky Chandra merupakan figur publik karena posisinya sebagai artis ibukota.

Pilihan kepala daerah menjadi pengurus Parpol membuktikan bahwa dalam sistem politik Indonesia yang pragmatis, sangat sulit meloloskan usul kebijakan seperti Ranperda tanpa dukungan kursi mayoritas di DPRD. Apalagi jika kepala daerah dimaksud berasal dari calon perseorangan (independent). Bargaining position kepala daerah dari calon perseorangan (independent) ketika berhadapan dengan DPRD pada saat pembahasan Ranperda, khususnya Ranperda rutin seperti APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD, sangat lemah. Sistem politik yang menggunakan multi partai ditambah dengan sikap pragmatisme Parpol – sebagai dampak dari besarnya biaya politik – transaksi antara kepala daerah dan DPRD (apakah melalui ketua dewan, anggota dewan atau fraksi) tidak terhindarkan ketika ingin meloloskan Ranperda. Apalagi, di Indonesia pembahasan Ranperda bukan didasarkan pada isu-isu yang dibahas dan apa yang menjadi kepetingan publik. Selain itu, ketika menentukan apakah usul Ranperda diterima atau ditolak kecil kemungkinan dilakukan berdasarkan preferensi yang dimiliki anggota. Preferensi anggota dewan untuk hal ini sangat lemah. Akibatnya, fraksi atau Parpol menjadi penentu arah pilihan anggota dewan dalam menentukan pilihannya.

Sebenarnya pasangan kepala daerah yang tidak didukung atau mendapatkan minoritas kursi di DPRD (divided government), tidak perlu khawatir. Syaratnya adalah bahwa setiap  usul kebijakan atau programnya harus disusun berdasarkan isu kebijakan dan sesuai dengan tuntutan publik. Selain itu, setiap anggaran disusun berdasarkan kinerja, berusaha memperbesar belanja langsung daripada tidak langsung, memberikan pelayanan publik secara profesional, dan transparan. Masalahnya memang, karena biaya politik untuk menjadi kepala daerah sangat besar, perilaku mencari keuntungan (rent seeking behavior) sangat sulit dihindarkan. Kecuali – meskipun ini tidak menjadi ukuran – jika sebelumnya kepala daerah sudah mapan secara ekonomi,.

Telah terbit di harian Analisa, 20 September 2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: