Beberapa Kendala Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan good governance, pemerintah pada tanggal 30 April 2008 telah megundangkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (UU KIP). Meskipun telah disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008, namun UU ini baru akan efektif  diimplementasikan pada 1 Mei 2010.. Argumen yang dapat diterima tentang dibutuhkannya rentang waktu dua tahun untuk memulai implementasi UU adalah perlunya penyiapan infrastruktur sebagaimana ditekankan.

Lahirnya UU KIP sebenarnya adalah sebuah langkah maju dari suatu negara yang baru 10 tahun melaksanakan reformasi dan sekaligus menjalankan demokrasi. Apalagi jika dilihat dari sisi kontennya, menunjukkan adanya kemauan eksekutif dan legislatif untuk membuat badan atau lembaga publik lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Konsekuensinya penguatan bidang kesekretariatan sebagai bidang yang menangani dokumentasi dan kearsipan secara eksplisit mendapat perhatian yang lebih besar. Dikatakan demikian, sebab data informasi yang akan disebarluaskan kepada publik berada di bidang ini. Meskipun demikian, UU KIP bukannya tidak memiliki kelemahan. Paling tidak terdapat dua sisi kelemahan, yaitu sisi substansial dan implementatif.

Makna Kebebasan dan Publik

Secara substansial, ada dua kata yang sama sekali tidak dijelaskan atau luput dimasukkan dalam UU KIP, khususnya dalam BAB I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum. Kedua kata itu adalah kebebasan dan publik. Luputnya dua kata ini, dengan sendirinya akan mempengaruhi materi yang terkandung pada Bab dan Pasal selanjutnya. Kata kebebasan berasal dari kata dasar bebas yang diartikan sebagai 1. lepas sama sekali, 2. lepas dari, 3. tidak dikenakan, 4. tidak terikat, 5. merdeka, dan 6. tidak terdapat lagi. Sebagai kata benda, kebebasan kemudian diartikan sebagai keadaan bebas atau kemerdekaan (KBBI, 2005). Itu berarti dalam konteks UU KIP, kebebasan menunjukkan bahwa seseorang atau kelompok orang dapat dengan leluasa untuk mengetahui setiap informasi yang dibutuhkan tanpa ada  yang menghalangi atau dikecualikan. Berbeda dengan UU KIP yang meskipun menggunakan label atau kata kebebasan, tetapi banyak hal terkait informasi yang dikecualikan atau tidak boleh dibuka/diketahui oleh publik (Pasal 17).

Kemudian, kata publik sering dimaknai sebagai hal yang berkaitan dengan lembaga atau institusi/badan yang menangani masalah-masalah publik, seperti departemen, badan, dinas yang ada pada pemerintahan. Selain itu, kata publik diartikan pula sebagai masyarakat dan umum. Padahal, dalam perkembangannya saat ini, kata publik telah memiliki makna yang lebih luas lagi, yaitu dikaitkan dengan peruntukan atas suatu barang dan jasa yang diproduksi. Dengan demikian, kata publik tidak hanya terbatas pada pengertian kelembagaan (pemerintah) saja, tetapi lebih luas dari itu, yakni harus dikaitkan dengan kepada siapa suatu produksi berupa barang atau jasa ditujukan. Hal ini nantinya akan sangat terkait dengan infromasi yang harus diberikan.

Sayangnya, UU KIP terlalu menekankan makna publik dalam pengertian kelembagaan (pemerintah). Akibatnya yang banyak disinggung adalah badan publik (pemerintah dan BUMN/D) dalam pemberian/penyediaan informasi publik kepada masyarakat atau yang membutuhkan informasi (pasal 6 s/d 14). Sedangkan yang mengatur tentang non-pemerintah (swasta) hanya 1 pasal saja yaitu pasal 16. Padahal tanggung jawab dalam memberikan informasi publik yang lebih transparan harus juga dilakukan oleh  pihak non-pemerintah (swasta). Setiap perusahaan misalnya,  sebelum memasarkan produknya harus mengungkapkan informasi kepada publik (konsumen) tentang kandungan, dampak positif dan negatif. Memang pasal 16 mengatur tentang kewajiban lembaga non-pemerintah (swasta) untuk memberikan informasi, tetapi hal itu hanya sebatas profilnya saja.

Beberapa Kendala Implementasi

Secara implementatif, kekhawatiran akan banyaknya kendala atau hambatan yang akan muncul sudah dapat diprediksi. Kendala itu antara lain terkait dengan tingginya tingkat sengketa informasi antara badan publik dengan pemohon informasi. Misalnya, adanya penolakan badan publik untuk memberikan informasi dengan menggunakan alasan pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan atau karena kelalaian dalam mempersiapkan informasi. Memang mekanisme dalam penanganan sengketa informasi telah diatur dalam pasal 35 s/d 50. Akan tetapi, mekanisme ini menjadi kurang berguna apabila informasi yang dibutuhkan sangat urgen dan dibatasi oleh waktu. Sengketa itu akan tinggi terutama antara badan publik dengan jurnalis yang setiap saat membutuhkan informasi yang aktual.

Kendala lainnya adalah menyangkut anggaran, infrastruktur, sikap pelaksana, organisasi pelaksana dan lingkungan. Anggaran bagi Komisi Informasi Pusat/Daerah (KIP/D) sebagai lembaga yang mengatur teknis cara permintaan informasi dan penyelesaian sengketa pada tingkat Komisi Informasi, tentunya sangat rawan terjadi. Dibutuhkan komitmen dari pihak eksekutif dan legislatif, baik pada level pusat maupun daerah untuk konsisten dalam menyediakan anggaran setiap tahunnya yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Jangan sampai anggaran ini dipergunakan sebagai alat intervensi kepada KIP/D, manakala lembaga ini tidak mau diajak kompromi atas suatu kesalahan badan publik.

Terkait infrastruktur, kendala yang mungkin terjadi adalah dalam penyiapan kantor, mobiler, dan fasilitas lainnya. Sementara, untuk sikap pelaksana kendalanya adalah pemilihan terhadap orang-orang pada badan publik yang akan bertugas dalam memberikan informasi. Mereka yang dipilih  tentunya haruslah orang yang dapat memahami betul tujuan UU KIP dan peraturan yang dibuat oleh KIP/D. Kemudian, kendala bagi organisasi pelaksana khususnya KIP/D, kekhawatiran yang muncul adalah apakah lembaga ini memiliki kekuatan atau daya paksa untuk mengatur badan publik untuk memberikan informasi sesuai UU KIP dan peraturan yang mereka buat. Patut dicatat bahwa hingga saat ini baru 4 departemen dan kementrian negara yang benar-benar serius untuk menerapkan UU KIP, yaitu Departemen Komunikasi dan Informasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementrian BUMN dan Kementrian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Belum lagi jika ditambah dengan ego sektoral dan ego eselon dalam diri departemen/kementrian negara dan pejabat publik kita masih sangat tinggi. Sedangkan untuk sesama level departemen/kementrian negara saja sulit untuk berkoordinasi, apalagi kepada KIP. Persoalan yang sama tentunya akan terjadi di daerah provinsi.

Terakhir, kendala lingkungan terkait dengan situasi politik, hukum dan budaya apakah mendukung atau tidak. Ketidakstabilan politik, penegakan hukum yang belum benar-benar mantap, dan masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pejabat dan aparat publik, tentunya akan mengurangi efektivitas implementasi UU KIP. Mudah-mudahan kekhawatiran ini tidak terbukti. Akan tetapi, fakta-fakta menunjukkan bahwa banyak kebijakan yang meskipun diformulasikan dengan  sangat baik, gagal pada tahap implementasi.

Pernah dikirim akhir April 2010 ke harian Jawa Pos.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: