Menunggu Pembuktian Janji Kampanye

Pada tanggal 21 Juni 2010, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (KPU Kota Medan) telah menghitung hasil akhir dan menetapkan pasangan calon walikota dan wakil walikota Medan yang memenangkan pemilihan. Ditetapkannya pemenang pemilihan, berarti selesai sudah perhelatan akbar yang sangat melelahkan dan memakan biaya yang cukup besar, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kota Medan, maupun setiap pasangan calon. Apalagi pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Medan berlangsung dua putaran.

 

Paling tidak ada tiga hal utama yang paling menonjol pada Pilkada calon walikota dan wakil walikota Medan ini. Pertama, rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik pada putaran pertama dan kedua. Partisipasi politik masyarakat kota Medan berada pada kisaran angka 35-38% dari 1.961.155 warga kota Medan yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Itu berarti adalah yang terendah dibandingkan daerah kabupaten dan kota yang ada provinsi Sumatera Utara yang juga menyelenggarakan Pilkada. Tidak berhenti disitu, bahkan tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada calon walikota dan wakil walikota adalah yang teredah di Indonesia. Tidak heran jika ada yang mengusulkan agar tingkat partisipasi politik ini masuk dalm Museum Rekor Indonesia (MURI).

 

Kedua, sebagai akibat dari butir pertama di atas, maka pasangan calon walikota dan wakil walikota Medan yang terpilih dan dilantik pada Senin, 26 Juli 2010 adalah pasangan calon yang terendah pilihan masyarakatnya. Secara Undang-undang kemenangan ini sah, tetapi dari sudut legitimasi rendah, karena ada sekitar 65% pemilih tetap tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, pasangan walikota dan wakil walikota 5 tahun ke depan ini sejatinya tidak boleh bangga, karena sebenarnya mereka ”dikalahkan” oleh mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Ketiga, kekhawatiran akan terjadinya berbagai gesekan yang disebabkan isu Suku, Agama dan Ras (SARA), khususnya pada Pilkada putaran kedua tidak terbukti. Jika pun ada dapat dilokalisir dengan terjunnya berbagai tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan penjelasan ke masyarakat yang intinya adalah bahwa Pilkada calon walikota dan wakil walikota Medan adalah proses politik sebagai perwujudan demokrasi yang tidak ada kaitannya dengan SARA.

 

Pasangan walikota dan wakil walikota yang dilantik pada tanggal 26 Juni 2010 tentunya akan menghadapi berbagai tantangan ke depan. Tantangan itu antara lain adalah bagaimana menerjemahkan dan mensinergikan antara apa yang “dijual” pada saat kampanye dengan harapan-harapan publik yang sangat tinggi itu. Harap dicatat bahwa fakta-fakta menunjukkan selama ini bahwa tidak ada korelasi yang positif antara janji kampanye dengan kenyataan setelah pasangan calon kepala daerah berkuasa. Secara tentatif penyebabnya adalah pengeluaran biaya yang besar selama masa kampanye dan kemudian setelah berkuasa mereka berfokus pada bagaimana mengembalikan pengeluaran biaya itu.

 

Ekspektasi Masyarakat Pasca Pelantikan

Selama masa pemilihan walikota/wakil walikota, masyarakat kota Medan tampaknya sangat menaruh harapan yang sangat besar terhadap pasangan calon yang akan terpilih. Perubahan-perubahan mendasar seperti peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan pengangguran, pembukaan lapangan kerja baru, pengurangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan yang baik, uang sekolah gratis, kesehatan gratis dan pelayanan publik yang optimal dapat segera terwujud. Harapan ini sangat wajar karena konsekuensi otonomi daerah yang memang memberikan peluang besar bagi pemerintah kota untuk melakukan berbagai kebijakan dalam usaha mewujudkan harapan itu, .

 

Sebagai pasangan walikota dan wakil walikota, Rahudman dan Eldin yang telah memiliki pengalaman birokrasi dan bahkan pernah menjabat sebagai walikota dan sekretaris kota Medan, mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan. Namun demikian, pertanyaannya adalah apakah pasangan ini memiliki kemauan dalam melakukan perubahan yang radikal dalam mengelola pemerintahan,  khususnya membuat kebijakan yang pro rakyat. Jangan-jangan pasangan ini ingin bermain aman saja, dalam artian melakukan perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Jika itu yang terjadi, maka yang dilakukan adalah pendekatan inkremental sebagaimana dipopulerkan oleh Lindblom. Menurut Lindblom biasanya ada empat alasan mengapa pembuat kebijakan menggunakan pendekatan inkremental, (1) mereka tidak memiliki waktu, intelektualitas maupun biaya yang memadai untuk penelitian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan landasan bagi perumusan kebijakan. (2) Adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tidak diinginkan sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya. (3) Adanya hasil-hasil program kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan dari suatu kepentingan. (4) Menghindari adanya berbagai konflik jika harus melakukan proses negosiasi yang melelahkan bagi kebijakan baru.

 

Beberapa contoh yang dapat diutarakan seperti dalam merekrut calon pejabat di level eselon I dan II. Apakah pasangan walikota dan wakil walikota ini akan menerapkan kebijakan baru yakni membentuk tim independen dalam melakukan fit and proper test bagi setiap calon pejabat? Berikutnya adalah dalam melakukan rekrutmen pegawai baru, apakah benar-benar akan menerapkan merit system? Artinya mereka yang direkrut berdasarkan prestasi dan kemampuan dalam test yang dilakukan oleh tim independen. Dalam hal pelayanan publik, apakah pasangan ini benar-benar akan menerapkan kebijakan sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik? Menyangkut Pedagang Kaki Lima (PKL) apakah pola fikirnya berubah dari yang selama ini menganggap bahwa PKL merusak keindahan kota dan penyebab kemacetan lalu lintas menjadi PKL sebagai kantong penyelamat pengangguran dan sebagai akibat urbanisasi? Jawaban atas semua pertanyaan di atas tentunya masih kita tunggu pembuktiannya.

 

 

Telah dimuat di harian Analisa – Medan

 

 

 

3 Tanggapan to “Menunggu Pembuktian Janji Kampanye”

  1. Singal Says:

    Mungkin tidak perlu pembuktian, karena mereka yang bejanji tahu, rakyat kita lebih butuh janji daripada pembuktian.

  2. Singal Says:

    Mengingatkan rakyat sangat berat, kalau sarananya tidak ada atau sangat buruk, yaitu lapangan kerja dan daya beli masyarakat. Masyarakat kita sering lupa ingatan karena selalu kekurangan hal yang paling mendasar itu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: