Sisi Lain Kabinet Indonesia Bersatu II

Seperti sudah diduga sebelumnya bahwa Presiden Republik Indonesia ke VII, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhirnya memilih jumlah maksimal kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yakni 34 pos kementerian. Jumlah ini tidak terelakkan demi mengakomodasi, khususnya perwakilan Partai Politik (Parpol) yang sejak awal sudah membangun kerja sama dengan Partai Demokrat (PD) yang mengusungnya. Selain 34 kementerian, presiden juga menetapkan  3 jabatan setingkat menteri, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

 

Nama-nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang diumumkan pada Rabu, 21 Oktober 2009 pukul 22.00 Wib itu, tidak asing lagi bagi publik. Dikatakan demikian-kecuali calon menteri kesehatan- karena nama-nama dimaksud adalah mereka yang telah menjalani fit and proper test, tes kesehatan dan tes psikologi. Apa yang sudah diprediksi dan diekspos media pasca pemanggilan calon menteri dan pejabat setingkat menteri ke Cikeas, seperti jabatan kementerian yang akan dipangku setiap calon, hampir seratus persen benar. Presiden telah menetapkan dan mengumumkan kepada publik menteri-menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan membantunya untuk 5 tahun ke depan. Kita tinggal menunggu kinerja mereka, khususnya dalam menjalankan program 100 hari yang sudah ditetapkan presiden bersama wakil presiden.

 

Apa yang Berbeda?

 

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II atau SBY Administration, sebagaimana dinyatakan oleh presiden dalam mengawali pengumumannya, langsung mendapatkan komentar dari publik, baik yang positif maupun yang negatif. Hal ini memang tidak terhindarkan, karena setiap orang biasanya menginginkan kabinet yang ideal, meskipun yang ideal itu akan sulit dicapai, apalagi dalam konteks politik.

 

Untuk tidak ingin terjebak dengan pro atau kontra tentang susunan kabinet, terlihat ada tiga hal yang sangat menarik untuk didiskusikan. Pertama, kementerian dalam negeri yang dijabat oleh kalangan  sipil, yaitu Gamawan Fauzi. Beliau saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat dan sebelumnya sebagai bupati di salah satu kabupaten di provinsi tersebut. Selain memang menjadi tim sukses presiden pada waktu kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, penempatannya di kementerian dalam negeri diyakini karena keberhasilannya dalam memimpin daerah. Di jajaran provinsi Sumatera Barat misalnya, semua mobil dinas harus kembali ke pool, kecuali gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah yang mobilitas pekerjaannya sangat tinggi.

 

Kedua, jabatan kementerian pendidikan nasional (Mendiknas) yang diserahkan kepada orang professional (non-partisan). Memang selama masa reformasi, kementerian ini dijabat oleh kalangan professional dari perguruan tinggi, tetapi mereka harus berafiliasi ke Parpol tertentu. Selain alasan profesionalitas, alasan yang paling masuk akal diberikannya posisi ini kepada professional murni adalah niat pemerintah yang sangat serius dalam meningkatkan mutu pendidikan. Alasan lain, tentunya agar anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari APBN itu tidak dipolitisir, tetapi benar-benar dikelola dengan baik. Tentunya, menteri yang baru ini diharapkan bersikap kukuh dan berani untuk mengatakan tidak terhadap mereka yang ingin menggunakan dana pendidikan untuk kepentingan politik.

 

Ketiga, ditambahnya pekerjaan kementerian pendayagunaan aparatur negara dengan penamaan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Tentu penambahan tugas dalam penanganan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk menampung berbagai keluhan masyarakat terhadap rendahnya kinerja pelayanan publik aparat birokrasi. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan good governance sebagaimana telah ditekankan presiden pada waktu penyampain pidato awal pada acara pelantikan Selasa, 20 Oktober 2009 lalu. Dalam pidatonya, setidaknya dua kali presiden menyinggung soal good governance ini. Apalagi hal ini telah menjadi isu global dan sudah dijalankan sebelumnya yang sayangnya belum membuahkan hasil yang diharapkan.

 

Bagaimana Melakukan Reformasi Birokrasi?

 

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/15/M.PAN/7/2008 telah disusun tentang pedoman umum reformasi birokrasi. Adanya pedoman ini, tentunya akan mempermudah menteri yang baru dalam melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun demikian, dengan tidak bermaksud mengenyampingkan pedoman yang sudah ada, Menteri yang baru ini tidak salah jika melakukan kajian awal dan menyusun agenda atau road map reformasi birokrasi. Road Map ini tentunya pula baru dapat disusun melalui penyusunan strategic planning, untuk mengumpulkan berbagai informasi dan pandangan dari masyarakat dan pakar birokrasi, termasuk dari aparat birokrasi tentang langkah terbaik dalam melakukan reformasi birokrasi.

 

Sebenarnya sudah ada daerah-daerah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi, misalnya dengan melakukan fit and proper test terhadap calon pejabat. Selain itu, memberikan reward and punishment. Bagi mereka yang berprestasi diberikan reward atau hadiah, sedangkan bagi mereka yang tidak melakukan pekerjaan dengan baik, diberikan punishment atau hukuman. Hal inilah yang dilakukan di kabupten Tanah Datar, provinsi Sumatera Barat dan kabupaten Jembrana di provinsi Bali serta provinsi Gorontalo.

 

Di provinsi Gorontalo-dimana Fadel Muhammad sebagai gubernur diangkat menjadi menteri perikanan dan kelautan- misalnya, telah melakukan reformasi dengan menerapkan paradigma New Public Management (Manajemen Publik Baru) atau reinventing government. Cara-cara lama yang melekat dalam diri aparat birokrat seperti dilayani baru melayani digantikan dengan pelayanan prima. Pelayanan kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan lain seperti kepentingan konstituen, kepentingan birokrat dan kepentingan diri sendiri. Sifat menunggu petunjuk adari atasan baru melakukan pekerjaan digantikan dengan jiwa kewirausahaan. Aparat berposisi bukan sebagai pengayuh atau orang yang paling tahu dan mengerjakan semuanya, tetapi mengarahkan. Artinya, pekerjaan itu hendaknya lebih banyak dilakukan oleh masyarakat sedangkan pemerintah (birokrat) hanya mengarahkannya saja (steering). Pekerjaan ini memang tidak mudah, karena pola-pola lama telah kuat mengakar. Akan tetapi, sebagaimana dikatakan oleh presiden dalam pidato awal saat pelantikannya, bahwa kita harus bekerja keras dan harus bisa.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: