Menunggu Telepon SBY

Pekan ini adalah hari-hari yang sangat menyita waktu dan perhatian Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mulai tanggal 12 hingga 19 Oktober SBY, dan bersama Boediono, wakil presiden terpilih, akan menseleksi sejumlah orang professional untuk menduduki lowongan jabatan menteri. Selesainya penyusunan program 100 hari kerja yang dilakukan oleh Boediono, tentunya akan membantu mempermudah penyeleksian para calon menteri. Kemudahan itu, ditambah pula dengan pernyataan yang terbuka dari sejumlah pimpinan Partai Politik (Parpol) yang selama proses pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi koalisi Partai Demokrat. Pernyataan itu berisikan keikhlasan partai koalisi dalam menyambut partai lain seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (PG) untuk masuk dalam kabinet SBY.

Bagi mereka yang berharap dan memiliki peluang untuk diseleksi dan diangkat sebagai menteri juga tidak kalah sibuknya dan sekaligus gelisah. Lobi-lobi pastilah semakin ditingkatkan, baik di internal Parpol maupun dengan orang-orang dekat SBY. Sekalipun SBY sudah menandaskan bahwa jangan percaya dengan  mereka yang dapat menggaransi seseorang menjadi calon menteri, biasanya orang pasti akan terus mencobanya. Jam tidur pastilah akan dikurangi, hanya untuk menjaga jangan sampai ketika SBY menghubungi via telepon, yang bersangkutan sedang tidur. Untuk itu, telepon seluler dan telepon rumah pastilah online terus, dan jika dapat telepon lain selain dari SBY jangan masuk dahulu. Harap-harap cemas cocoklah kita sebutkan kepada mereka yang memiliki peluang untuk diseleksi dan diangkat sebagai menteri.

Komposisi Kementerian

Berbeda dengan penyusunan kabinet Indonesia Bersatu tahun 2004, pada periode 2009-2014, penyusunan kabinet mengacu kepada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-Undang ini mengatur tentang kementerian yang harus ada karena secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) seperti urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan; urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 seperti urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan; dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, seperti urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Apabila dilihat jumlah urusan yang ada, maka jumlah kementerian yang harus dibentuk berjumlah 46 kementerian. Akan tetapi pada pasal 15 jumlah ini dibatasi paling banyak berjumlah 34 kementerian . Tentunya, dari 46 urusan itu akan digabungkan pada satu kementerian sebagaimana yang sudah berjalan selama ini. Persoalannya, jika terjadi pemisahan atau penggabungan kementerian harus mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Untuk saat ini, kemungkinan untuk tidak mendapat hambatan dalam membuat kementerian baru dengan menggabung beberapa urusan sangat besar. Alasannya, hampir 80% anggota DPR menjadi mitra koalisi dari partai presiden dan wakil presiden terpilih. Meskipun demikian, jika presiden terpilih ingin membuat kementerian dimaksud, maka tanggal 12 atau 13 Oktober 2009 usulan itu sudah harus disampaikan kepada DPR untuk mendapat pertimbangan. Hal ini sesuai amanah UU Kementerian yang mengatur bahwa pertimbangan itu diberikan oleh DPR paling lama 7 hari kerja sejak surat presiden diterima (pasal 19).

Jumlah Kementerian

Dilihat dari wacana yang berkembang, besar kemungkinan SBY akan membentuk 34 jumlah kementerian. Hal ini sesuai dengan jumlah maksimum yang diatur dalam UU. Pilihan terhadap jumlah ini sangat rasional mengingat, pertama, semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah selama lima tahun ke depan. Kompleksitas itu, selain yang disebabkan oleh faktor dalam negeri, juga faktor luar negeri. Faktor dalam negeri berupa potensi jumlah pengangguran yang akan semakin bertambah sejalan dengan potensi industri atau perusahaan yang akan melakukan rasionalisasi dan bertambahnya jumlah angkatan kerja baru. Termasuk juga tingginya potensi bencana yang akan terjadi seperti gempa bumi, rawan pangan akibat puso oleh badai el nino, perubahan iklim dan penanganan masalah korupsi. Sedangkan faktor luar negeri terkait dengan semakin menurunnya bantuan dari lembaga keuangan dunia dan negara maju sejalan dengan merosotnya ekonomi negara-negara maju tersebut. Selain itu adalah penanganan masalah pemanasan global, yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar.

Kedua, untuk mengakomodasi calon-calon menteri yang berasal dari koalisi dan non-koalisi partai politik dan para professional. Perwakilan Parpol untuk duduk dalam kabinet mendatang sangat sulit untuk dihindarkan oleh SBY. Meskipun ketika penandatanganan kontrak sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden pada waktu lalu adalah terkait dengan kesamaan platform dan bukan soal jatah menteri, sangat sulit untuk menghindarkan bahwa penandatanganannya pada waktu itu terhindar dari keinginan dimaksud. Etika politik akan berbicara disini, dan etika politik SBY hingga saat ini cukup tinggi. Sangat sulit menerima logika bahwa Parpol koalisi tidak dapat jatah menteri, sementara yang non-koalisi mendapatkan dan bahkan mungkin lebih besar. Sementara itu, untuk para professional meskipun tidak akan mendapatkan hambatan dalam menentukannya, oleh karena jumlahnya memang akan lebih besar daripada sebelumnya, maka jumlah kementerian yang maksimum tadi sangat beralasan.

SBY tentunya akan memilih lebih banyak menteri dari kalangan professional. Kompleksitas masalah yang akan dihadapi ke depan menjadi alasan yang paling kuat. Target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7%  ke depan tentunya membutuhkan orang-orang yang bekerja secara professional. Tidak ada lagi kata belajar dahulu, apalagi program 100 hari kerja sudah dirumuskan. Melalui perumusan program 100 hari kerja ini tentunya akan berakibat pada penentuan jumlah kementerian dan pada akhirnya memudahkan dalam mencari dan menetapkan orang yang tepat untuk menduduki posisi tiap kementerian.

Target SBY

Diskursus yang biasanya mewarnai masa jabatan kedua adalah target dan pencapaian kinerja yang tidak terlalu tinggi. Argumennya adalah karena yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali pada periode ketiga. Jawaban untuk diskursus ini bisa ya dan bisa tidak, dan sangat tergantung motivasi dan target yang akan dicapai oleh pimpinan dimaksud.

SBY yang pada tahun 2014 usianya sekitar 65 tahun tidak akan mungkin bekerja dengan tingkat kinerja yang biasa-biasa saja. Berdasarkan substansi kampanye dan langkah-langkahnya pada level internasional, ada target besar yang hendak ia capai. Selain memenuhi semua janji kampanye dan jika dapat lebih dari itu, SBY tentunya sangat wajar apabila berkeinginan berperan aktif pada badan-badan Internasional setelah periode II ini berakhir. Katakanlah misalnya menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ingat bahwa SBY adalah satu dari 100 tokoh dunia yang berpengaruh versi majalah TIME pada beberapa bulan yang lalu.

Untuk mencapai target itu, tentunya keberhasilannya dalam membawa bangsa Indonesia menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik selama periode II kepemimpinannya, akan menjadi parameter bagi kalangan dunia internasional untuk menentukan apakah ia layak menduduki jabatan pada badan-badan Internasional atau tidak. Oleh karenanya, sangat beralasan apabila kabinet yang akan dibentuknya adalah kabinet yang benar-benar professional dan pekerja keras.

Pertanyaannya adalah siapa-siapa diantara wakil Parpol dan professional yang pantas dan akan menduduki jabatan kementerian yang dibentuk oleh SBY? Ini tentunya SBY sendiri yang tahu. Menganggap diri sendiri professional tentunya tidak baik, dan yang paling baik adalah jika yang menentukan orang lain. Untuk itu, mulai hari ini letakkanlah gagang telepon rumah dengan baik dan jangan pernah matikan telepon seluler, manatahu SBY akan menelepon saudara.

Catatan : Telah dimuat di harian Analisa, Kamis, 15 Oktober 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: