Ekspektasi terhadap Pejabat Walikota Medan

Tanggal 22 Juli 2009 Pejabat Walikota Medan Rahudman Harahap resmi dilantik oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Nama yang sudah santer terdengar pada masa penjaringan pencalonan akhirnya menjadi orang nomor satu di kota Medan. Pria yang sudah lama meniti karir di birokrasi ini sangat diharapkan oleh banyak kalangan agar pada masa kepemimpinannya kota Medan benar-benar “disulap” sedemikian rupa.  Pengalamannya sebagai Camat dan  Kepala Dinas Pasar di Pematangsiantar, Kepala Dinas dan Sekretaris Wilayah Daerah di Tapanuli Selatan dan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu menerjemahkan dan mengaplikasikan ekspektasi itu. Ekspektasi itu antara lain adalah membenahi infrastruktur, administrasi kependudukan, administrasi pemerintahan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, penyelenggaraan pemilihan walikota 2010-2015, pencegahan korupsi, penataan pendidikan yang semua bermuara kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, pertanyaan pokoknya adalah apakah dalam waktu satu tahun, dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Medan yang sudah disusun oleh Pj. Walikota sebelumnya, Pj. Walikota sekarang dapat mewujudnyatakan semuanya? Atau tidakkah kita sebaiknya bertanya apa yang dapat dilakukan oleh Pj. Walikota dalam masa satu tahun?

Kompleksitas Permasalahan Kota Medan

Ketika berbincang-bincang dengan beberapa teman yang pada tahun 1985 mulai berdomisili di kota Medan, satu pertanyaan yang muncul adalah setelah 24 tahun apa yang berubah pada kota Medan. Setelah dikaji-kaji agak sulit mencari perubahan yang signifikan kondisi kota Medan saat ini dengan 24 tahun  yang lalu. Jika pun ada, perubahan itu sebenarnya bisa lebih daripada apa yang ada saat ini. Ambil saja contoh tentang infrastruktur jalan. Bisa dikatakan bahwa volume jalan yang ada di kota Medan relatif stagnan. Jika pun ada penambahan adalah jalan lingkar yang menembus jalan binjai dan jalan sisingamangaraja; jalan kapten muslim yang menembus jalan griya riatur menuju jalan glugur dan beberapa jalan lain. Jalan layang baru satu seperti yang ada di Pulau Brayan dan saat ini sedang dikerjakan di daerah amplas menuju jalan Tanjung Morawa. Apabila dibandingkan dengan volume kenderaan yang ada saat ini, maka sangat jelas bahwa penambahan infrastruktur jalan tadi menjadi kurang berarti.

Permasalahan berikutnya adalah administrasi kependudukan. Kita melihat bahwa kota Medan sangat lambat dalam melakukan penataan di bidang administrasi kependudukan. Penataan dimaksud adalah tidak cepat mengadaptasi dengan teknologi informasi (TI). Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) misalnya, saat ini rentangnya malah semakin panjang. KTP yang sebelumnya cukup ditandatangani oleh camat, saat ini oleh kepala dinas kependudukan. Padahal idealnya, KTP cukup ditandatangani oleh lurah, sebab yang paling mengetahui seseorang adalah penduduk suatu lingkungan/kelurahan adalah lurah. Dengan penggunaan teknologi informasi (TI) yang saat ini memang sudah menjadi program pemerintah, pendataan jumlah penduduk dapat dengan mudah dilakukan. Melalui perangkat TI Kepala dinas kependudukan dapat memonitor jumlah penduduk setiap kelurahan dan kecamatan serta otomatis pula dapat mengetahui jumlah penduduk kota Medan.

Pelayanan publik merupakan permasalahan yang paling mendapat sorotan dari masyarakat. Sebagai ibukota provinsi Sumatera Utara, selayaknya kota Medan menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di provinsi ini. Pelayanan Terpadu Satu Atap atau yang sering disebut dengan one stop service belum benar-benar terimplementasi dengan baik. Sampai saat ini yang baru ada adalah pelayanan satu atap untuk pengurusan Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB).. Sementara untuk pelayanan lain, seperti untuk urusan usaha, pembangunan rumah atau gedung masih terpencar-pencar. Belum lagi persoalan transparansi dalam setiap pengurusan izin. Malah kota Medan kalah jauh dengan kabupaten yang baru dimekarkan yaitu Serdang Bedagai dalam hal pelayanan publik. Di kabupaten ini, semua izin sudah terpadu dan tarifnya pun sangat transparan. Maka tidak heran jika daerah ini mendapatkan kredit poin dari presiden Republik Indonesia. Jika persoalan pelayanan kita tambah dengan masalah pengangkutan sampah, maka kompleksitas permasalahan kota Medan akan semakin nyata.

Pemilihan calon walikota Medan pada akhirnya akan menambah permasalahan yang dihadapi oleh Pj. walikota. Dikatakan menjadi permasalahan, karena semua kita tahu bahwa daftar pemilih tetap kota Medan sejak pemilihan calon gubernur provinsi Sumatera Utara, pemilihan umum calon anggota legislatif dan DPD hingga pemilihan umum presiden dan wakil presiden belum benar-benar valid. Belum ada keinginan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Artinya, jika pemilihan calon walikota Medan tahun 2010 yang akan datang tidak ingin menjadi permasalahan, maka administrasi kependudukan kota Medan harus ditata kembali. Dengan tertatanya administrasi kependudukan, maka jumlah penduduk kota Medan akan jelas dan dengan demikian jelas pula jumlah penduduk yang berhak sebagai pemilih pada pemilihan calon walikota Medan mendatang.

Prioritas Program

Empat contoh permasalahan di atas baru sekedar contoh kecil dari kompleksitas masalah yang ada di kota Medan. Tentunya dalam waktu satu tahun adalah sesuatu yang utopia bahwa semua permasalahan dapat diatasi secara simultan. Meletakkan semua permasalahan kepada Pj. walikota saat ini untuk dituntaskan sangatlah tidak fair. Untuk itu, adalah sangat bijak apabila kita berfikir realistis bahwa harus ada skala prioritas yang menjadi beban tugas Pj. walikota pada masa satu tahun ini.

Sebagai salah satu asisten sekretaris daerah provinsi Sumatera Utara, kita yakin bahwa Pj. walikota sudah mengetahui berbagai kompleksitas permasalahan yang ada. Pj. walikota tinggal menyamakan persepsi dengan sekretaris daerah kota Medan dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang akar masalah sesungguhnya dan mana yang menjadi skala prioritas yang paling mungkin dilakukan pada satu tahun ke depan. Selanjutnya tentunya mengkomunikasikannya kepada legislatif kota Medan dalam hal dukungan anggaran dan politik. Akan tetapi, dengan tidak bermaksud menggurui, paling tidak yang harus menjadi prioritas Pj. walikota satu tahun ke depan adalah pertama, membuat blue print tentang akar permasalahan dan langkah-langkah untuk mengatasinya yang nantinya dapat dilanjutkan oleh walikota periode 2010-2015. Pj. walikota tidak boleh meninggalkan bom waktu kepada walikota mendatang. Kedua, Memilih program yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam waktu satu tahun. Misalnya penataan administrasi kependudukan, penanganan sampah. Ketiga, Melanjutkan program Pj. walikota terdahulu yang dianggap dapat mengatasi permasalahan yang sudah dirumuskan pada butir pertama di atas. Keempat, melanjutkan program fit and proper test bagi calon pimpinan SKPD. Kelima, merekrut calon pegawai negeri sipil dengan pola merit system. Keenam, mempersiapkan kepala lingkungan, lurah, dan camat dan pejabat terkait dalam mensukseskan pemilihan calon walikota 2010-2015 sebagaimana diamanahkan oleh gubernur pada saat pelantikan.

Catatan : Telah diterbitkan di harian Analisa, Selasa, 28 Juli 2009, hal. 20 & 22.

Satu Tanggapan to “Ekspektasi terhadap Pejabat Walikota Medan”

  1. Singal Says:

    Semoga “semua urusan memakai uamg tunai” berakhir, hehehe….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: