Musim Deklarasi Pemekaran Daerah

Di Indonesia berlaku dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Biasanya pada bulan-bulan Maret hingga Agustus berlaku musim panas, sedangkan pada bulan September hingga bulan Februari berlaku musim hujan. Meskipun saat ini rotasi kedua musim itu sudah tidak beraturan lagi, kedua musim itulah yang masih disepakati dan dipegang bersama.

 

Namun diluar kedua musim di atas, berlaku pula sebutan musim dalam konteks lain, misalnya musim durian, musim rambutan, musim mangga. Di desa tidak jarang pula kita mendengar musim kawin (menikah). Di televisi kita melihat pula musim cerai. Dalam kaitannya dengan bencana disebut pula musim banjir. Setelah otonomi daerah digulirkan pada tahun 1999 dan efektif berlaku 1 Januari 2001, muncul pula musim baru yaitu musim pemekaran daerah.

 

Pasca implementasi Otonomi Daerah, usul pemekaran daerah begitu gencar seperti banjir bandang. Pemerintah daerah dan Pusat, legislatif daerah dan pusat sepertinya tidak dapat membendung keinginan pemekaran. Data menunjukkan bahwa hingga saat ini sekitar 170-an terbentuk daerah kabupaten/kota dan provinsi baru akibat pemekaran. Belum lagi jika ditambah sekitar 85% usulan yang tidak disetujui.  Dengan demikian, paling tidak ada sekitar 400-an kabupaten kota saat ini dan 33 provinsi.

 

Begitu gencarnya usul pemekaran daerah, tahun 2005 presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mengeluarkan moratorium untuk mencegah pembentukan daerah baru. Sayangnya, langkah ini belum efektif untuk menghempang keinginan segelintir elit daerah dan juga para perantau asal daerah mengajukan usul pemekaran. Begitu pula tahun 2007 dihadapan sidang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) presiden meminta DPD agar bersama-sama menahan usul pemekaran daerah. Sekali lagi, inipun belum berjalan efektif.

 

Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara

 

Sebelumnya, para murid Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama akan begitu mudah menjawab jika ditanyakan berapa jumlah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Jawabannya waktu itu adalah 11 kabupaten dan 6 kotamadya. Dikatakan mudah, karena jumlah ini tidak akan mengalami perubahan dalam jangka waktu yang lama. Berbeda dengan saat ini, tiba-tiba dalam waktu satu tahun bisa bertambah  satu, dua atau lebih kabupaten/kota yang baru. Dengan demikian, jika ada pertanyaan yang sama saat ini, maka jawabannya tergantung hingga tahun berapa yang dimaksudkan dan apakah termasuk daerah yang baru saja disetujui oleh DPR RI.

 

Setidaknya ada 13 kabupaten/kota yang baru terbentuk pasca otonomi daerah di provinsi Sumatera Utara. Daerah kabupaten/kota dimaksud adalah Pakpak Bharat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Batubara, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Kota Sidempuan, Nias Utara, Nias Barat dan Kota Nias. Saat ini masih pula ada usul pembentukan daerah kabupaten baru seperti kabupaten Simalungun Hataran sebagai pemekaran dari kabupaten Simalungun dan isu pemekaran kembali kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, untuk level provinsi tidak kurang 6 usul pemekaran, sebagaimana dikemukakan oleh Gubernur Sumatera Utara, yaitu provinsi Tapanuli, provinsi Sumatera Tenggara, provinsi Tapanuli Barat, provinsi Asahan Labuhan Batu, provinsi Nias dan provinsi Sumatera Timur. Namun, usul provinsi Sumatera Timur saat ini tidak terdengar lagi.

 

Argumen yang disampaikan oleh mereka yang mengusulkan pemekaran daerah adalah karena adanya tuntutan masyarakat. Benarkan demikian? Apakah masyarakat dalam arti luas memang menghendaki pemekaran daerah? Atau jangan-jangan ini hanya keinginan dari segelintir elit daerah dan perantau asal daerah sebagaimana banyak kita dengar pada akhir-akhir ini. Bukankah masyarakat lebih menginginkan bertambahnya pendapatan, anak-anak bisa sekolah, harga sembako terjangkau, lapangan kerja terbuka, infrastruktur terbangun, daripada   sekedar pemekaran daerah? Hal ini tentunya sangat berkaitan erat dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh departemen dalam negeri terhadap daerah hasil pemekaran di Sumatera Utara yang menunjukkan bahwa hanya kabupaten Serdang Bedagai yang secara signifikan memberikan perubahan berarti dari sejumlah daerah hasil pemekaran.

 

Jangan Hanya Sekedar Pemekaran

 

Dari sisi Kebijakan Publik, mudahnya lolos usul pemekaran daerah adalah karena adanya berbagai kepentingan kelompok yang saling bertautan. Mereka adalah kelompok elit daerah, elit perantau asal daerah, beberapa anggota DPRD setempat, beberapa anggota DPRD provinsi, beberapa anggota DPR RI. Kelompok ini berkolaborasi bagaimana menggolkan pembentukan daerah baru. Biasanya usul pemekaran daerah ini dilakukan melalui hak inisiatif DPR RI, karena cara inilah yang paling mudah dan cepat. Kolaborasi kelompok ini biasanya cenderung memudahkan isu pemekaran daerah masuk menjadi agendanya pemerintah dan legislasi, baik daerah maupun pusat. Tinggal bagaimana kemudian kelompok tersebut me-lobby kepala daerah dan legislatif dan menjalani setiap tahap mekanisme pengusulan pemekaran daerah.

 

Faktor lain yang membuat usul pemekaran daerah begitu gencar adalah adanya dana besar yang tersedia. Dana besar ini tentunya sangat menggiurkan bagi setiap kelompok atau orang untuk ikut dalam pemekaran dimaksud, meskipun barangkali bukan ini motivasi utama. Akan tetapi, agar sebuah usul pemekaran bisa lolos memang sangat membutuhkan dana yang besar. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa lobby-lobby biasanya lebih efektif dalam meloloskan usulan daripada mengajukan data yang lengkap sebagai syarat pemekaran. Untuk lobby, pastilah membutuhkan biaya. Pertanyaannya adalah darimana biaya ini? Apakah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dari iuran panitia pendiri? Ini sebenarnya yang harus terbuka ke publik.

 

Usul pemekaran daerah tentulah tidak tabu dan sah-sah saja, tetapi semuanya harus sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada. Satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa pemekaran daerah jangan sampai mengabaikan sasaran awal seperti meningkatnya pendapatan masyarakat, terjangkaunya harga sembako, murahnya biaya pendidikan (jika mungkin gratis), mudahnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan administrasi ke-pendudukan, terbangunnya infrastruktur, terbukanya lapangan kerja baru. Jika pemekaran pada akhirnya mengabaikan hal dimaksud, maka benarlah apa yang dikatakan orang selama ini bahwa pemekaran hanya ditujukan untuk menambah jabatan-jabatan dan menciptakan “raja-raja” kecil baru di daerah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: