Sistem Suara Terbanyak dan Politik Kedaulatan Rakyat

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan sistem suara terbanyak dalam penentuan calon anggota legislatif terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif, mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari publik (baca : rakyat). Keputusan itu dianggap pula sebagai kemenangan publik yang selama beberapa kali Pemilu merasa dibohongi oleh Partai Politik (Parpol). Pada Pemilu tahun 2004 lalu misalnya, publik memilih calon anggota legislatif yang dikenalnya dan kebetulan berada pada nomor  urut kecil, tetapi karena suaranya tidak cukup memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) meskipun memperoleh suara terbanyak dari semua calon di partainya, maka yang terpilih adalah calon yang berada pada nomor urut paling kecil. Dapat dibayangkan betapa kecewanya para konstituen dari calon tersebut.

 

Pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, cara-cara seperti Pemilu tahun 2004 diulangi kembali. UU ini mengatur bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai anggota DPR dan DPRD seorang calon harus meraih suara minimal 30 % dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Jujur saja bahwa syarat ini tentunya akan menguntungkan calon pada nomor urut kecil. Alasannya adalah untuk meraih 30 % suara dari BPP bukanlah perkara yang mudah. Dengan demikian, apa yang disetir oleh beberapa anggota DPR ketika pertama kali UU ini disetujui yang mengatakan bahwa pada Pemilu legislatif tahun 2009 Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka hanya basa-basi politik saja. Faktanya jika itu benar-benar diterapkan pastilah calon yang berada pada nomor urut kecil yang terpilih.

 

Kebakaran Jenggot

 

Pasca keputusan MK yang menetapkan suara terbanyak dalam menetapkan calon terpilih anggota legislatif, selain mendapatkan respon positif dari publik, juga mendapatkan respon kekecewaan, khususnya dari Parpol atau caleg yang sudah merasa di atas angin jika ketentuan lama yang dijalankan. Berbagai argumen diajukan untuk mempengaruhi publik yang intinya seolah-oleh keputusan MK merugikan sekelompok orang atau bagian dari publik tertentu. Misalnya bahwa keputusan itu merugikan kaum perempuan yang kuota dan nomor urutnya sudah diatur pada UU No. 10 Tahun 2008, persoalan dalam pelimpahan suara yang memilih tanda gambar dan bukan caleg, menentukan siapa yang ditetapkan jika jumlah suara terbanyak jumlahnya lebih dari satu orang sementara kursi yang tersedia terbatas, terjadinya potensi jual-beli suara, orang berduitlah yang akan memenangkan pemilihan karena dianggap bisa “membeli” suara, Indonesia telah menerapkan demokrasi liberal dan segudang argumen lainnya. Respon kekecewaan ini dapat dipahami, karena bisa saja  strategi politik yang sudah disiapkan Parpol atau setiap caleg menjadi berantakan dengan adanya keputusan itu. Padahal jika mereka memposisikan diri sebagai rakyat biasa dan bukan sebagai pengurus Parpol atau caleg, pastilah mereka akan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap keputusan itu.

 

Berbagai argumen di atas sesungguhnya bukanlah menjadi masalah. Menyangkut perempuan misalnya, sebenarnya pada saat konsultasi publik membahas draft perubahan UU Paket Politik di Medan tahun 2006 sebagian peserta meminta agar angka 30% untuk perempuan tidak perlu dicantumkan. Alasannya adalah bahwa pencantuman angka 30% justru dapat dianggap sebagai melemahkan kaum perempuan itu sendiri, yakni mereka dianggap tidak mampu. Waktu itu pertanyaannya adalah mengapa 30% dan bukan 50% atau 70% misalnya. Terkait kemana suara yang memilih tanda gambar dan bukan caleg dilimpahkan, sebenarnya ini adalah persoalan sederhana. Jika suara terbanyak yang menjadi syarat untuk terpilih, maka logikanya suara yang memilih tanda gambar tadi otomatis diberikan kepada caleg yang meraih suara terbanyak. Selain digunakan untuk mengimbangi suara terbanyak dari caleg Parpol lain, juga dianggap sebagai bonus kepada caleg tersebut karena sudah berhasil meraih suara terbanyak. Kemudian, meskipun kecenderungannya sangat kecil,  untuk menentukan siapa yang ditetapkan  jika terdapat caleg yang meraih suara terbanyak lebih dari satu orang sementara kursi yang tersedia terbatas, dapat ditentukan misalnya dengan akumulasi jumlah suara yang diraih oleh Parpolnya. Sementara itu, terkait dengan potensi terjadinya jual beli suara, sebenarnya dengan ketentuan lama pun itu bisa terjadi. Hanya saja kekhawatiran ini justru mendiskreditkan pemilih yang seolah-olah semua pemilih dapat dibeli dengan uang dan tidak punya harga diri. Sedangkan argumen yang menyatakan hanya orang berduitlah yang akan memenangkan pemilihan belum tentu semuanya benar, karena masih sangat tergantung bagaimana dia mengelola uangnya. Ingat bahwa pemilih sudah sangat cerdas dalam menentukan pilihannya. Bisa saja mereka yang memiliki uang banyak membagi-bagikan sesuatu kepada pemilih, tetapi siapa yang dipilih oleh pemilih ditentukan pada kehadiran dan pilihannya di bilik suara. Terakhir bahwa keputusan MK telah membuat Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi liberal sama sekali tidak benar, yang benar adalah diterapkannya demokrasi rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa yang pantas untuk duduk dan menjadi anggota dewan yang terhormat itu.

 

Implikasi Positif

 

Sadar atau tidak sebenarnya keputusan MK ini memberikan implikasi positif yang sangat luas dan berharga untuk bangsa ini. Pertama, sebagaimana telah disinggung di atas, dengan keputusan itu publik benar-benar pemegang kedaulatan dalam menentukan siapa caleg yang pantas untuk duduk di kursi DPR/DPRD atau menjadi anggota dewan yang terhormat. Kedua, mereka yang terpilih pada umumnya benar-benar dikenal oleh pemilihnya, sehingga ketika caleg tadi menjadi anggota dewan pastilah dia akan berusaha untuk memperjuangkan kepentingan daerah konstituennya.  Ketiga, setiap anggota Parpol tidak perlu lagi saling memperebutkan posisi ketua atau pengurus Parpol sebagaimana yang selama ini terjadi. Menjadi pengurus apalagi ketua Parpol bukan lagi sasaran antara tetapi dianggap sebagai pengabdian saja. Berbeda dengan yang selama ini terjadi, setiap orang dalam Parpol tertentu berusaha untuk merebut ketua atau pengurus agar bisa menentukan dan mendapatkan nomor urut jadi pada setiap penentuan daftar urut caleg. Ke depan Parpol akan diurus oleh orang-orang professional (tidak harus anggota Parpol) yang dapat mengembangkan dan meraih visi, misi, sasaran, dan tujuan Parpol. Keempat, ke depan agar setiap orang yang ingin menjadi caleg agar benar-benar mengukur dirinya terlebih dahulu dengan merenungkan apa yang sudah diperbuatnya untuk publik, paling tidak untuk mereka yang akan menjadi calon konstituennya dan bukan hanya untuk Parpolnya saja. Kemudian merenungkan pula apakah nantinya saya mampu dalam menjalankan tugas-tugas sebagai anggota dewan yang sesungguhnya sangat berat, terutama dalam menghasilkan berbagai kebijakan yang memenuhi kepentingan publik. Kelima, keputusan MK ini mengingatkan para angota DPR sekarang dan yang akan datang agar dalam setiap merumuskan UU bersikap mendahulukan kepentingan publik, jujur dan cermat. Manakala UU yang dirumuskan mencederai kepentingan publik, ingatlah bahwa publik melalui MK sudah menunggu untuk  mengoreksi atau membatalkannya. 

 

 

2 Tanggapan to “Sistem Suara Terbanyak dan Politik Kedaulatan Rakyat”

  1. cenya95 Says:

    Sy jadi teringat seorang SH mengatakan UU dibuat dan pasti ada celahnya untuk dilanggar.:mrgreen:
    Akankah perhitungan hasil pemilu 2004 terulang ?
    Semoga Pemilu 2009 lebih baik dari kenyataan.
    amin.

  2. marlanhutahaean Says:

    Ya… kita sama-sama mengharapkan hendaknya bangsa Indonesia semakin dewasa berpolitik termasuk penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: