Catatan Terhadap RANPERDA Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Tepat pada hari Rabu, 1 Agustus 2007 lalu, bertempat di Aula Martabe kantor gubernur Sumatera Utara telah dilangsungkan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Sumatera Utara. Ranperda ini merupakan usul pemerintah daerah propinsi Sumatera Utara yang disiapkan oleh Dinas Sosial. Ketua Tim Ranperda menyatakan bahwa latar belakang  perumusan Ranperda ini adalah karena gepeng dianggap telah memunculkan masalah yang serius di masyarakat. Sementara itu, tujuan dari perumusan Ranperda ini ada dua yakni (1)  untuk menekan komunitas gepeng yang akhir-akhir ini semakin besar dan telah dieksploitasi oleh kelompok masyarakat. (2) Untuk memberdayakan gepeng  menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan sosial.

 

Dinas Sosial telah berupaya melakukan pembinaan terhadap gepeng, tetapi mereka akhirnya tetap memilih untuk  menjalankan “profesinya.” (baca : mengemis di jalan umum) Penilaian Dinas Sosial bahwa penyebab utama pesatnya pertumbuhan gepeng,  karena melalui “profesi” ini  mereka mampu memperoleh “pendapatan” yang lebih besar jika dibandingkan dengan Upah Minimum Propinsi (UMP), yakni rata-rata bisa mencapai Rp 900.000,- per bulan. Bandingkan dengan UMP Sumatera Utara yang besarnya Rp 700.000,- per bulan.

 

Dilihat dari latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai, perumusan  ranperda ini cukup baik. Artinya, memang perlu ada kebijakan operasional pada level daerah yang mengatur tentang bagaimana menangani dan memberdayakan para gepeng yang kebayakan adalah mereka yang miskin. Apalagi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) mengatur bahwa, “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Pemerintah daerah sebagai bagian dari institusi negara, wajib mengoperasionalkannya melalui peraturan daerah.

 

Peraturan Daerah sebagai Kebijakan Publik

 

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subjek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis (Parker, 1975). Itu berarti bahwa dirumuskannya sebuah kebijakan disebabkan oleh adanya masalah yang perlu segera dicarikan solusinya yang bermanfaat bagi publik atau kelompok sasaran (stakeholders).

 

Ada 4 (empat) tipe kebijakan, (1) tipe kebijakan distributive, (2) tipe kebijakan redistributive, (3) tipe kebijakan regulative protective dan (4) tipe kebijakan regulative kompetitive (Ripley, 1986). Jika dilihat dari aspek tipe kebijakan ini, maka Ranperda tentang penanggulangan gepeng masuk pada tipe yang ketiga, yaitu regulative protective. Artinya rancangan kebijakan ini dibuat bertujuan untuk melindungi masyarakat, khususnya gelandangan dan pengemis dari eksploitasi kelompok masyarakat tertentu.

 

Akan tetapi masalahnya adalah bahwa niatan untuk melindungi itu tidak sejalan dengan substansi atau materi yang dituangkan pada Ranperda. Ada beberapa alasan mengapa dikatakan demikian, pertama, dalam latar belakang perumusan Ranperda posisi gepeng ditempatkan sebagai orang yang memunculkan masalah, jadi harus ditekan habis. Kedua, menempatkan mereka yang memberi uang kepada gepeng sebagai sebab akar masalah dan bukan kelompok masyarakat yang mengeksploitasi gepeng. Bayangkan jika hanya karena memberikan uang Rp 100,- s/d Rp 1000,- misalnya, maka mereka akan dikenakan

sanksi denda Rp 6 juta atau kurungan badan selama 6 minggu. Padahal, yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana melindungi gepeng agar mereka tidak dieksploitasi, membina mereka dengan cara memberikan pelatihan ketrampilan, dan akhirnya memberikan pekerjaan dengan pendapatan yang layak (setidaknya tidak terlalu jauh daripada yang mereka peroleh pada saat mengemis). Harap dicatat bahwa menghapus gepeng sama sekali akan sulit sebelum kemiskinan belum teratasi. Ranperda hanya salah satu instrumen yang efektivitasnya masih diuji dalam tahap implementasi.

 

Merumuskan Kebijakan Publik

 

Ada satu pendekatan atau metode yang dapat digunakan dalam merumuskan sebuah kebijakan publik (baca : Perda). Metode dimaksud adalah metode analisis kebijakan. Melalui metode ini dapat ditekan kesalahan menjadi sekecil mungkin. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan  dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Dunn (2004), merumuskan 5 (lima) metode analisis kebijakan yang sangat membantu kita dalam memformulasikan kebijakan publik. Kelima metode dimaksud adalah (1) perumusan masalah (problem structuring), (2) peramalan (forecasting), (3) rekomendasi (recommendation), (4) pemantauan (monitoring), dan (5) evaluasi (evaluation). Perumusan masalah akan membantu untuk menghasilkan masalah apa yang hendak dipecahkan; peramalan akan membantu untuk menghasilkan formulasi atau hasil-hasil kebijakan yang diharapkan; rekomendasi akan membantu untuk menghasilkan adopsi kebijakan; monitoring akan membantu untuk menghasilkan hasil-hasil akibat implementasi kebijakan; dan evaluasi akan membantu untuk menghasilkan kinerja kebijakan.

 

Untuk mencegah munculnya masalah baru, ada baiknya langkah-langkah dan penggunaan pendekatan atau metode di atas layak dipertimbangkan dalam merumuskan Ranperda sebelum menjadi Perda. Kita harus mengingat apa yang dikatakan Raiffa (1968) sebagaimana dikutip Dunn (2004) yang menyatakan bahwa, “memahami masalah kebijakan adalah sangat penting, karena para analis kebijakan kelihatannya lebih sering gagal karena mereka memecahkan masalah yang salah daripada karena melakukan solusi yang salah terhadap masalah yang tepat (Errors of the third type (EIII).” Jika ini yang terjadi, maka kebijakan tersebut sangat potensial menimbulkan masalah baru. Makna kalimat yang disampaikan Raiffa sangat dalam dan perlu menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan (policy maker) dalam merumuskan dan mengadopsi kebijakan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: