Memahami Kebijakan Publik

Masih segar dalam ingatan kita bahwa, satu bulan  terakhir di awal tahun 2006 perhatian publik terpusat pada pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU-APP). Tidak seperti  pembahasan RUU lainnya sebut saja RUU Guru dan Dosen yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang, RUU-APP ini banyak sekali menyedot perhatian publik, baik dari kalangan politisi, pemerintah, akademisi, budayawan, rohaniawan, alim ulama, pelaku pariwisata, pelaku seni, Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM), praktisi hukum dan lain sebagainya. Polemik atau pro-kontra terhadap RUU-APP, yang merupakan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  muncul ketika masuk dalam wilayah diskusi/uji publik sebelum disampaikan kepada pemerintah. Kita tidak menduga bahwa polemik itu berkelanjutan dan sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Argumentasinya adalah munculnya pernyataan dari yang kontra bahwa, jika RUU-APP dipaksakan untuk ditetapkan, maka eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terganggu. Sebegitu dasyatkah dampaknya ? Untunglah, setelah melalui diskusi yang melelahkan, Panitia Khusus (Pansus) RUU-APP pada tanggal 12 Maret 2006 mau merubah pendirian dengan melakukan revisi terhadap Bab, Pasal maupun ayat yang dianggap kontroversial, kontraproduktif, dan adanya kencederungan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).  Begitupun, mereka yang pro atas RUU-APP itu tetap meminta kepada DPR agar segera menyetujui RUU tersebut menjadi Undang-Undang (UU).

 

Pertanyaan kita adalah apa yang menyebabkan perdebatan RUU-APP begitu tinggi dan menjadi polemik? Apabila kita mengikuti perkembangannya, maka ada banyak masalah yang ada pada isi RUU tersebut. Beberapa diantaranya yang dipersoalkan adalah menyangkut perlu tidaknya RUU-APP, definisi pornografi dan pornoaksi, persepsi dari perumus draft RUU, substansi, sanksi pidana. Tulisan ini ingin mencoba menyoroti RUU-APP dari aspek lain. Hal ini dilakukan karena telah banyak kajian-kajian yang dilakukan terhadap RUU dimaksud. Penulis ingin menyorotinya dari sisi pendekatan analisis kebijakan publik. Tujuannya adalah agar dalam setiap pembuatan RUU ke depan tidak lagi memunculkan polemik yang pada akhirnya menghabiskan energi dan mengusik rasa kebangsaan dan persatuan INDONESIA yang majemuk itu.

 

UU sebagai Kebijakan Publik

 

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subjek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis (Parker, 1975). Itu berarti bahwa dirumuskannya sebuah kebijakan disebabkan oleh adanya masalah yang perlu segera dicarikan solusinya yang bermanfaat bagi publik atau kelompok sasaran (stakeholders).

 

Hakekat sebuah kebijakan publik adalah harus menguntungkan atau memberi manfaat bagi banyak orang dan menekan risiko seminimal mungkin. Memang tidak ada sebuah kebijakan yang akan memuaskan semua orang, tetapi yang pasti harus memberikan manfaat atau nilai bagi banyak orang. Pengertian banyak orang bukanlah didasarkan pada mayoritas dan minoritas, karena kebijakan itu sendiri tidak boleh diskriminatif.

 

Sebuah kebijakan publik seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU, Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peratutan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, memiliki sifat memaksa dan berlaku untuk semua kelompok sasaran tanpa kecuali. Artinya, siapa saja yang menjadi sasaran kebijakan harus tunduk, termasuk mereka yang membuatnya. Misalnya UU Perpajakan, meskipun yang memutuskan adalah pemerintah bersama DPR bukan berarti mereka tidak terikat dengan kebijakan tersebut. Karena memiliki sifat memaksa, maka pemerintah sebagai aparat pelaksana dari kebijakan dapat memaksakan kebijakan dimaksud kepada setiap kelompok sasaran. Bagi mereka yang tidak mematuhinya dapat dikenai sanksi denda ataupun pidana. Itu berarti adalah wajar jika setiap kebijakan publik harus dirumuskan secara hati-hati dan harus berbasis pada masalah yang sesungguhnya dan bukan pada masalah yang artifisial.

 

Ditinjau dari tipenya, kebijakan publik dapat dikelompokkan pada empat tipe, yaitu (1) tipe kebijakan distributif, (2) tipe kebijakan redistributive, (3) tipe kebijakan regulative protective dan (4) tipe kebijakan regulative kompetitive (Ripley, 1986). Tipe kebijakan distributif dimaksudkan untuk meningkatkan atau mendorong aktivitas masyarakat tanpa ada intervensi atau dorongan dari pemerintah. Pada tipe ini semua tingkatan organisasi pemerintah memiliki peran yang sama pentingnya dan secara umum konflik antar organisasi pelaksana rendah. Tipe kebijakan redistributif bertujuan untuk menata kembali alokasi kekayaan, hak-hak atau kepentingan antar kelompok sosial, contohnya adalah kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tipe kebijakan regulative protective bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan menetapkan kondisi atau syarat bagi kegiatan-kegiatan masyarakat yang hendak dilaksanakan. Terakhir, tipe kebijakan regulative kompetitive bertujuan untuk menjaga agar terdapat kompetisi yang adil. Dengan kata lain, kebijakan tipe ini bertujuan untuk menghindari terjadinya monopoli oleh sekelompok masyarakat atas suatu bidang dan akses tertentu.

 

Jika dilihat dari aspek tipe kebijakan, maka RUU-APP masuk pada tipe yang ketiga, yaitu regulative protective. Artinya rancangan kebijakan itu dibuat bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pornografi dan pornoaksi yang dapat merusak moral generasi muda. Sampai disini dapat dibenarkan. Akan tetapi masalahnya bahwa niatan untuk melindungi itu tidak sejalan dengan substansi atau materi yang dituangkan pada RUU. Disinilah awal mula polemik itu.  Sebagian masyarakat merasa bahwa RUU dimaksud bukannya bertujuan untuk melindungi, tetapi malah berpotensi untuk mengebiri hak-hak individual dan komunitas tertentu seperti hak berekspresi, pengembangan budaya serta berusaha untuk mengarahkan penyeragaman cara berpakaian yang nota bene bukan berasal dari budaya Indonesia.

 

 

Perumusan Kebijakan Publik

 

Ada satu pendekatan atau metode yang dapat digunakan dalam merumuskan sebuah kebijakan publik (baca : UU). Metode dimaksud adalah metode analisis kebijakan. Melalui metode ini dapat ditekan kesalahan menjadi sekecil mungkin. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan  dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Dunn (2004), merumuskan 5 metode analisis kebijakan yang sangat membantu kita dalam memformulasikan kebijakan publik. Kelima metode dimaksud adalah (1) perumusan masalah (problem structuring), (2) peramalan (forecasting), (3) rekomendasi (recommendation), (4) pemantauan (monitoring), dan (5) evaluasi (evaluation). Perumusan masalah akan membantu untuk menghasilkan masalah apa yang hendak dipecahkan; peramalan akan membantu untuk menghasilkan formulasi atau hasil-hasil kebijakan yang diharapkan; rekomendasi akan membantu untuk menghasilkan adopsi kebijakan; monitoring akan membantu untuk menghasilkan hasil-hasil akibat implementasi kebijakan; dan evaluasi akan membantu untuk menghasilkan kinerja kebijakan.

 

Perumusan masalah, peramalan, dan rekomendasi merupakan metode yang digunakan sebelum (ex ante) kebijakan diadopsi dan diimplementasikan, sedangkan metode monitoring dan evaluasi digunakan setelah (ex post) kebijakan diadopsi dan diimplementasikan. Oleh karena  RUU-APP  masih merupakan sebuah rancangan kebijakan, maka metode yang akan kita singgung adalah tiga metode yang pertama.

 

Untuk memformulasikan sebuah kebijakan yang baik, tahap pertama yang harus dilakukan dan yang bersifat kritis adalah bagaimana merumuskan masalah secara benar.  Dalam mencapai maksud tersebut, kita dapat menggunakan metode perumusan masalah (problem structuring). Melalui metode ini kita harus mencari akar masalah atau sebab akar dari munculnya masalah. Untuk memperolehnya kita dapat menggunakan 4 fase perumusan masalah yang saling berkaitan. Empat fase itu adalah (1) Pencarian masalah, (problem search), (2) pendefinisian masalah (problem definition), (3) spesifikasi masalah (problem spesification), dan (4) pengenalan masalah (problem sensing). Pengenalan masalah akan menghasilkan situasi masalah; Pencarian masalah akan menghasilkan meta masalah (masalah atas masalah); pendefinisian masalah akan menghasilkan substansi masalah; dan spesifikasi masalah akan menghasilkan masalah formal. Dari masalah formal inilah kita akan mengetahui akar masalah yang sesungguhnya. Apabila masalah formal sudah ditemukan, maka akan mempermudah kita untuk melangkah ke tahap berikutnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa masalah yang dirumuskan dengan baik adalah masalah yang setengah terpecahkan.

 

Cara lain yang dapat membantu kita untuk menemukan akar masalah adalah dengan menggunakan diagram tulang ikan dari Ishikawa. Cara kerjanya adalah kita harus menanyakan secara berkelanjutan tentang penyebab dari sesuatu sampai kita tidak dapat lagi untuk menjawabnya. Misalnya, mengapa diperlukan RUU-APP? Karena moral generasi muda semakin menurun. Mengapa moral generasi muda menurun? Karena … dst. sampai kita tidak dapat lagi menjawabnya. Pada saat kita tidak dapat menjawab penyebabnya, maka penyebab terakhir itulah yang merupakan akar masalah.

Dilihat dari kelasnya, masalah kebijakan terbagi atas tiga bagian, yakni masalah yang sederhana (well-structured), masalah yang agak sederhana (moderately-structured), dan masalah yang rumit (ill-structured). Pembedaan ketiganya dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

 

 Tabel 1. Perbedaan dalam Struktur dari Ketiga Tipe Masalah Kebijakan

 

 

Elemen

Struktur Masalah

Sederhana

Agak Sederhana

Rumit

Pengambil Keputusan

Satu atau beberapa

Satu atau beberapa

Banyak

Alternatif

Terbatas

Terbatas

Tak terbatas

Kegunaan (Nilai)

Konsensus

Konsensus

Konflik

Hasil

Pasti dan berisiko

Tidak Pasti

Tidak Diketahui

Probabilitas

Dapat dihitung

Tak dapat dihitung

Tak dapat dihitung

Sumber : William N. Dunn, 2004, hal. 79.

 

Jika kita lihat dari sisi struktur masalah ini, masalah pada RUU-APP masuk pada kategori ketiga, yaitu masalah yang rumit (ill-structured). Dengan demikian, wajar apabila perlu kehati-hatian dalam sebelum menetapkannya.

 

Setelah masalah kebijakan dirumuskan dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan peramalan (forecasting). Peramalan dapat dilakukan melalui kegiatan proyeksi, prediksi atau perkiraan. Melalui peramalan ini kita akan mengetahui kondisi masa depan. Ada 3 kondisi masa depan yang dihasilkan melalui peramalan, yaitu potential future, yaitu situasi sosial masa depan yang mungkin terjadi; plausible future, yakni situasi sosial masa depan yang akan terjadi jika tidak dilakukan intervensi melalui kebijakan publik; dan normative future, yakni situasi sosial masa depan yang akan terjadi akibat adanya intervensi kebijakan. Dari peramalan ini, sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya,  kita akan dapat menentukan apakah memang sebuah intervensi kebijakan diperlukan atau tidak. Harap dicatat bahwa dapat saja situasi sosial masa depan akan lebih baik tanpa intervensi kebijakan, dan sebalikya akan kontraproduktif jika dipaksakan melalui sebuah intervensi kebijakan.

 

Metode ketiga adalah rekomendasi. Jika memang sebuah kebijakan sangat dibutuhkan, maka untuk memilih kebijakan apa yang tepat, harus dibuat berbagai alternatif pilihan. Setelah alternatif itu ada barulah dipilih dan diadopsi dengan alat bantu metode rekomendasi. Dalam melakukan rekomendasi harus dipertimbangkan kriteria dan sub kriteria sebagai berikut, (1) technical feasibility yang meliputi sub kriteria effectiveness dan adequacy; (2) political viability yang meliputi sub kriteria acceptability, appropriateness, responsiveness, legal, dan equity; (3) economic and financial possibility yang meliputi sub kriteria change in net worth, economic efficiency, profitability dan cost-effectiveness; dan (4) administrative operability yang meliputi sub kriteria authority, institutional commitment, dan organisation support. Setiap kriteria dan sub kriteria harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menorehkan masalah di masa depan.

 

Untuk mencegah munculnya polemik tahap II ada baiknya langkah-langkah dan penggunaan pendekatan atau metode di atas layak dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan. Memang masih diperlukan pemahaman mendalam sebelum menggunakannya. Menentukan target penyelesaian sebuah kebijakan sah-sah saja, tetapi yang lebih penting adalah apakah kebijakan yang akan dirumuskan itu akan memberikan manfaat nilai yang besar bagi kelompok sasaran.

 

Konklusi

 

Raiffa (1968) sebagaimana dikutip Dunn (2004) menyatakan bahwa memahami masalah kebijakan adalah sangat penting, karena para analis kebijakan kelihatannya lebih sering gagal karena mereka memecahkan masalah yang salah daripada karena memperoleh solusi yang salah terhadap masalah yang tepat. Hal ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan kesalah tipe ketiga (Errors of the third type (EIII). Jika ini yang terjadi, maka kebijakan tersebut akan banyak membawa persoalan. Makna kalimat yang disampaikan Raiffa sangat dalam dan perlu menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan (policy maker) dalam memilih dan mengadopsi kebijakan.

 

Sesungguhnya ada cara lain untuk mengurangi tingkat ketegangan dalam membuat sebuah kebijakan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada publik untuk turut juga membuat rancangan yang sama. Universitas, cendekiawan, LSM, dapat dimintakan untuk membuat rancangan yang sama untuk disandingkan dengan rancangan yang berasal dari legislatif dan pemerintah. Rancangan yang ada dikaji secara mendalam, mana yang terbaik itulah yang dipilih. Dan bisa saja rancangan yang dipilih adalah gabungan dari rancangan yang ada. Untuk itu, sebenarnya sudah waktunya kita harus memahami kebijakan publik.

 

 

3 Tanggapan to “Memahami Kebijakan Publik”

  1. Rony Mohamad Rizal Says:

    terima kasih atas tulisannya, sangat membantu saya dalam memahami konsep kebijakan publik

    terima kasih kembali.

  2. erlina Says:

    kasih poin poin taw, q jd bingung nicH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: