Agenda Kebijakan Cagubsu 2008-2013

Dijamin 100% bahwa setiap calon gubernur Sumatera Utara yang nantinya lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki visi, misi, tujuan dan program yang terkait dengan pembangunan. Itulah sejatinya, karena bagaimanapun tujuan seseorang menjadi pimpinan adalah untuk membangun. Akan tetapi, pertanyaan tentang apa yang hendak dibangun, darimana memulainya, bagaimana mengimplementasikan dan bagaimana memeliharanya pasti akan berbeda di antara setiap calon atau pasangan calon. Untuk itu jawaban yang paling tepat adalah perlunya pengetahuan yang mendalam tentang kondisi Sumatera Utara secara utuh.

 

Sekelumit tentang Sumatera Utara

 

Sumatera Utara adalah salah satu dari 33 propinsi yanga ada di Indonesia. Sejak berdiri dan hingga saat ini kesan yang masih kita dengar adalah bahwa propinsi ini masih menjadi salah satu barometer pembangunan nasional. Artinya  keberhasilan pembangunan  nasional sangat ditopang oleh pembangunan di propinsi ini. Selain posisinya yang strategis karena bertetangga dengan negara Singapura, Malaysia dan Thailand,  potensi sumber daya yang handal, juga memiliki penduduk yang sangat heterogen. Tidak semua propinsi yang ada di Indonesia memiliki ciri seperti ini. Beberapa potensi itu  menjadi pilar/kekuatan atau modal yang dapat digunakan dalam pembangunan.

 

Namun tidak dapat dipungkiri,  propinsi Sumut yang telah berusia ratusan tahun ini mengalami pasang surut pembangunan. Tidak semua program dapat dijalankan dengan baik yang disebabkan oleh berbagai hal seperti keterbatasan dana atau modal, apalagi ketika krisis ekonomi terjadi tahun 1997. Peristiwa ini secara cepat mengakibatkan dampak buruk pembangunan Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin sebagai akibat krisis ekonomi semakin meningkat, yang tentunya berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini berakibat pada  lesunya atau  “matinya” sektor riil yang selanjutnya meningkatkan jumlah pengangguran.

 

Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1996-2004 menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin Sumatera Utara lebih kurang 1,8 juta jiwa atau 14.93 % dari pendudukan miskin Indonesia (BPS Sumut, 2006). Dari jumlah penduduk sebesar 12.326.678 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,37%, jumlah penduduk miskin di atas berada kategori cukup tinggi. Persoalan lain yang masih merambah propinsi ini sebagai akibat krisis di atas adalah masih tingginya angka pengangguran terbuka. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa jumlah angka pengangguran terbuka penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sebesar 10,98 %.

 

 

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya di Sumut adalah bagaimana mensinergikan antara pembangunan kabupaten/kota dengan propinsi. Akibat otonomi banyak program daerah kabupaten/kota yang tidak bersinergi dengan program propinsi. Akibatnya adalah adanya suatu program yang tumpang tindih atau mubajir. Padahal, jika sebuah program kabupaten/kota sejalan dengan propinsi, maka berbagai masalah yang ada akan lebih cepat teratasi. Harap dicatat bahwa sebenarnya jika kita berbicara propinsi, yang kita bicarakan adalah kabupaten/kota, demikian seterusnya. Jadi, tidak ada dikhotomi pembangunan daerah propinsi dan kabupaten/kota meskipun kita berada dalam suasana otonomi daerah.

 

Satu hal yang selalu terjadi tetapi belum menjadi agenda yang serius dibicarakan adalah tentang ancaman bencana seperti banjir dan gempa bumi (tsunami), kekeringan, angin puting beliung, tanah longsor, wabah penyakit, kebakaram yang justru dapat memporakporandakan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini. Pembangunan yang berbiaya ratusan miliar atau triliunan rupiah rusak atau bahkan hancur hanya dalam waktu sekejap yang disebabkan oleh bencana di atas.

 

Langkah Kebijakan

 

Berbagai persoalan di atas, tentunya tidak dapat diatasi jika hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah, khsususnya pemerintah daerah propinsi. Pemerintah daerah memiliki berbagai keterbatasan, mespkipun itu tidak dijadikan alasan untuk membenarkan kondisi yang ada sekarang. Pemerintah daerah harus menjadi penggerak dan penanggung jawab utama dalam mengatasi berbagai masalah tadi. Akan tetapi, agar semua masalah di atas dapat diatasi dengan baik, maka peran serta BUMN, Swasta dan masyarakat luas tidak dapat lagi diabaikan.

 

Sumatera Utara yang terkenal sebagai daerah yang memiliki areal perkebunan seperti PTPN sesungguhnya dapat dengan mudah mengatasi berbagai masalah tadi. PTPN dapat berperan dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang ada. Menyiapkan berbagai sarana pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu jalan keluar mengatasi penggangguran dan kemiskinan. Selain PTPN, Sumatera Utara juga memiliki berbagai industri besar yang dapat dijadikan mitra untuk mengatasi pengangguran dan peningkatan sumberdaya manusia masyarakat. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta dapat membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai masalah masyarakat dimana perusahaan itu berada, seperti pendirian sekolah, bantuan modal, pelatihan pertanian dan nelayan, dan sebagainya. Namun, yang terpenting dari semua itu adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menggerakkan semua potensi masyarakat agar mereka mau berpartisipasi dalam pembangunan. Bentuknya tentu beraneka ragam, mulai dari melakukan swadaya masyarakat hingga pada memelihara hasil pembangunan yang ada.

 

Terkait dengan hubungan antara gubernur dengan bupati/walikota perlu dibangun kesadaran bersama bahwa mereka sebagai pimpinan memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, pemberdayaan, ketersediaan dan kesamaan dalam mengakses dan sebagainya. Undang-undang pemerintahan daerah hanya persoalan pembagian wewenang dan tugas dan bukan bertujuan mengkotak-kotakkan daerah/wilayah. Karenanya,  media pertemuan di antara para pemangku jabatan itu  mau tidak mau harus diciptakan. Komunikasi, tentunya menjadi kunci penting untuk saling bersinergi.

 

Keseriusan kita dalam menangani masalah ancaman bencana memang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan ketika dilakukan tanggap darurat bencana sangat besar. Gempa yang diikuti tsunami telah kita alami bersama pada 26 Desember 2004 lalu di NAD dan daerah kabupaten Nias. Kemudian gempa di daerah kabupaten Nias pada sekitar Maret 2005 dan bencana lainnya di Sumut. Selain menghancurkan infrastruktur yang sudah dibangun lama dengan biaya yang besar, struktur sosial dan ekonomi juga turut hancur. Berangkat dari peristiwa ini pulalah, maka pemerintah nasional telah meratifikasi Kerangka Aksi Hyodo dengan mengundangkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Inti dari UU ini adalah bagaimana pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. UU ini juga telah merubah paradigma penanggulangan bencana dari penanganan yang fokus pada  tanggap darurat (saat terjadi bencana) menjadi fokus pada pencegahan, mitigasi, pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan. Selain itu, UU juga mengamanahkan kepada daerah untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai peraturan pelaksanaan di level daerah. Karenanya, ini adalah momentum yang tepat bagi para calon gubernur Sumut 2008-2013 untuk memasukkan isu  pengurangan risiko bencana  (disaster risk reduction) ke dalam agenda kebijakannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: