Cara Cerdas Merespon Calon Independen

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan diperbolehkannya calon independen (baca : perseorangan) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disambut antusias oleh publik (baca : masyarakat). Sikap ini tentunya sangat beralasan karena satu lagi pilar demokrasi diwujudkan. Harapan untuk diperbolehkannya calon independen dalam Pilkada terjawab sudah. Apresiasi yang tinggi tentunya patut kita sampaikan kepada lembaga di atas karena telah sungguh-sungguh melaksanakan fungsinya sebagai lembaga judicial review yang independen. Apresiasi yang sama juga disampaikan kepada Lalu Ranggalawe, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah yang mengajukan permohonan judicial review menyangkut diperbolehkannya calon independen dalam Pilkada.

 

Sesungguhnya wacana untuk diperbolehkannya calon independen dalam Pilkada termasuk Pilpres sudah lama bergulir sejalan dengan dimulainya reformasi politik dan Administrasi Publik Wacana ini semakin kencang bergulir apalagi setelah Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah dilakukan secara langsung. Sayangnya, keinginan itu kandas, karena pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memasukkannya dalam Undang-Undang tentang Pilpres dan Pilkada. Pada  kedua Undang-undang itu, capres/cawapres dan calon kepala daerah hanya dapat diajukan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol.

 

Bersikaplah  Bijak

 

Tidak pelak lagi, keputusan MK terkait diperbolehkannya calon independen dalam Pilkada “memaksa”  Parpol harus menerimanya dengan lapang dada jika tidak ingin disebut sebagai anti demokrasi. Sikap ini telah ditunjukkan melalui pernyataan pengurus Parpol pasca keluarnya keputusan itu. Umumnya tanggapan mereka sangat positif dan menjadikan keputusan itu sebagai koreksi terhadap keberadaan Parpol. Paling tidak inilah saat yang tepat bagi Parpol untuk melakukan refleksi dalam rangka pembenahan organisasi, manajemen, dan hubungan antara Partai dengan konstituennya. Parpol harus menyadari bahwa publik semakin cerdas yang jika direspon melalui pendekatan “kekuasaan” akan merugikan Parpol itu sendiri.

 

Dampak keputusan MK ini pun tentunya merambat pula kepada para calon kepala daerah yang selama ini sudah “mendapat dukungan” penuh dari Parpol atau gabungan Parpol. Sikap bijak tentunya harus mereka tunjukkan pula, apalagi jika mereka dari kalangan pengurus Parpol. Setidaknya ada dua langkah yang harus mereka lakukan, pertama mendorong agar keputusan tersebut segera mendapatkan payung hukum. Kedua agar mereka melakukan kalkulasi ulang apakah tetap mencalonkan diri. Jika ya, apakah harus melalui Parpol/gabungan Parpol atau melalui calon independen. Kalkulasi ini penting mengingat akan semakin banyaknya kompetitor dalam Pilkada.

 

Harap-Harap Cemas

 

Saat ini yang paling dinanti-nantikan publik adalah kapan pemerintah dan/atau DPR mengambil sikap untuk merespon keputusan MK. Sebab bola itu kini ada di tangan kedua lembaga tinggi negara ini. Mereka harus segera membuat payung hukum atas keputusan MK. Sesungguhnya, jika mengamati pernyataan dari orang per orang dari kedua lembaga ini semuanya bernada positif dalam arti mereka mendukung keputusan MK. Hanya saja, publik masih ingin melihat bukti nyata yakni seberapa cepat kedua lembaga tinggi negara ini membuat ketentuan tentang syarat  calon independen.

 

Paling tidak ada dua pilihan cara tindakan yang dapat ditempuh, yakni tindakan cepat (emergency) dan tindakan lambat (normal). Untuk pilihan pertama, pemerintah dapat membuat keputusan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Pertanyaan tentang apakah  kondisi darurat terpenuhi sebagai dasar menerbitkan Perpu dapat dibicarakan secara bijak. Dapat dipahami bahwa akan terjadi perdebatan dan multitafsir tentang kondisi darurat itu. Akan tetapi, jika pemerintah dan DPR memiliki niat baik politik (good political will) semua itu dapat diterima bersama. Misalnya kondisi darurat dimaksud adalah bahwa manakala payung hukum tidak segera dibuat, maka potensi konflik dan situasi chaos akan terjadi di daerah-daerah yang dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Pilkada. Simpati publik tentu akan bertambah terhadap kedua lembaga tinggi negara ini jika hal itu dilakukan. Sedangkan untuk pilihan kedua tentu akan memakan waktu yang relatif lebih lama, bisa tiga sampai empat bulan. Tahapannya bahwa pemerintah harus membuat revisi terhadap Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait pasal 56 ayat (2) dan pasal 59 ayat (1), (2), (3). Kemudian draft revisi disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian DPR  akan mengadakan pembahasan sesuai tata tertib. Jika pilihan kedua ini yang terjadi, sulit untuk menghindarkan munculnya kecurigaan publik bahwa DPR setengah hati dalam menerima keputusan MK. Karena konsekuensi jalur normal ini akan mengakibatkan calon independen akan kehilangan peluang untuk maju dalam Pilkada di daerah yang akan menyelenggarakannya pada tiga hingga empat bulan ke depan.

 

Bertindaklah Cerdas

 

Melemparkan kesalahan kepada orang atau lembaga lain terkait keputusan MK bukanlah tindakan yang cerdas, apalagi dilakukan secara terbuka. Hal ini terlihat dari pernyataan Ketua DPR, Agung Laksono yang cenderung menyalahkan MK yang dianggapnya menimbulkan keruwetan dalam Pilkada yang tengah atau akan diselenggarakan (Kompas, 4 Agustus 2007, hal. 1). MK tidak dapat disalahkan, karena sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman keputusan mereka sudah tepat dan sesuai dengan wewenang yang ada padanya. Sudah menjadi wewenang MK untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hal ini jelas tertulis dalam UUD 1945 pasal 24 C ayat (1). Dengan demikian, jika kita menyalahkan keputusan MK, yang wewenangnya jelas diatur dalam UUD 1945, susahlah negara ini. Point-nya adalah jika DPR adalah sungguh-sungguh wakil rakyat dan rakyat telah “memenangkan” judicial review tentang diperbolehkannya calon independen dalam Pilkada, maka responlah secara positif dan cepat tanpa ada embel-embel menyalahkan orang atau lembagai lain.

 

 Jika kemudian pemerintah dan/atau DPR sesegera mungkin membuat payung hukum bagi calon independen, bertindaklah cerdas yakni dengan membuat syarat yang menyenangkan semua orang. Harap dicatat bahwa setiap pembuatan kebijakan publik harus memberikan manfaat nilai dan menyenangkan  semua orang (kelompok sasaran).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: