Magnet Jabatan Gubernur

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tinggal menghitung bulan saja. Pada tanggal 18 April 2008 sebagaimana ditetapkan  oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara direncakan akan dilaksanakan pemilihan. Pemilihan gubernur secara langsung ini  adalah  kali pertama dilaksanakan di Sumatera Utara setelah sebelumnya beberapa daerah propinsi telah menyelenggarakannya. Oleh karena baru pertama sekali, maka tidak heran jauh-jauh hari sebelumnya sejumlah orang mengajukan diri menjadi “calon” gubernur. Penggunaan tanda kutip menunjukkan bahwa memang mereka belum tepat dikatakan sebagai calon, melainkan calon bakal calon gubernur. Alasannya adalah (1) mereka belum atau baru lolos dari penjaringan partai politik; (2) KPUD belum membuka pendaftaran untuk para bakal calon gubernur; (3) mereka belum resmi mendaftarkan diri ke KPUD dan KPUD belum melakukan verifikasi terhadap mereka. Artinya, seorang atau  pasangan baru dapat dikatakan sebagai calon gubernur/wakil gubernur apabila mereka telah resmi mendaftarkan diri ke KPUD dan KPUD resmi menetapkan mereka sebagai calon.

 

Ujian Kecerdesan Emosional

 

Ada  beberapa pertanyaan yang muncul terkait hiruk pikuk “calon” gubernur, pertama, mengapa banyak orang jauh-jauh hari telah menyatakan diri menjadi “calon” gubernur? Kedua,  mengapa di setiap sudut kota dan jalanan lintas Sumatera Utara telah terpampang wajah para “calon” gubernur? Ketiga, apakah KPUD telah melakukan himbauan dalam rangka penertiban gambar dimaksud? Keempat, apakah setiap para “calon” gubernur telah membayar pajak untuk daerah kabupaten/kota yang menjadi lokasi pemasangan gambar mereka ?

 

Jawaban untuk pertanyaan pertama dan kedua tentunya berhubungan dengan strategi untuk memenang pemilihan. Dari pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa 1 atau 2 tahun sebelum pemilihan berlangsung sudah harus dilakukan langkah-langkah awal bagaimana agar masyarakat pemilih benar-benar mengenal “calon”. Sikap, perbuatan, pandangan-pandangan para “calon” tentang daerah yang akan dipimpinnya perlu diposisikan ke dalam diri “calon” tersebut, termasuk di dalamnya adalah memajang gambar “calon” agar lebih awal dikenal calon pemilih.

 

Membentuk Tim Sukses (TS) dan center-center adalah  juga bagian dari strategi pemenangan. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, dialog. kegiatan atau pertandingan olah raga, menghadiri acara-acara seremonial merupakan cara efektif mengangkat citra dan popularitas “calon.” Sebab untuk pemilihan kepala daerah secara langsung seperti gubernur, popularitas “calon” sangat menentukan apakah dia dapat memenangkan pemilihan. Dengan kata lain, kedua tindakan di atas dilakukan sebagai upaya strategi bagaimana memenangkan pemilihan.

 

Hanya saja yang menjadi pertanyaan ikutannya adalah apakah tindakan di atas tidak melanggar etika politik ? Dari sudut ini jawabannya ya. Prinsip aji mumpung harus dihilangkan jauh-jauh. Artinya, jangan hanya karena KPUD belum membuat aturan secara resmi, maka gambar atau wajah para “calon” dapat ditempelkan seenaknya saja. Apalagi gambar tersebut lengkap dengan embel-embel calon gubernur Sumatera Utara. Kalau hanya sekedar ingin mengucapkan selamat hari Raya Idul Fitri, Natal, Idul Adha atau Tahun Baru sah-sah saja, tetapi kalau sudah memajang foto lengkap dengan tulisan calon gubernur Sumatera Utara 2008-2013 jelas telah melanggar etika politik. Karena nanti tentu ada masanya setiap calon yang resmi diberi kesempatan untuk memajang atau menempelkan gambarnya di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh KPUD. Jadi, jika sebelum waktunya mereka memajang gambar sebagai calon gubernur berarti mereka telah melakukan kebohongan publik. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa mereka belum cerdas secara emosional.

 

Untuk pertanyaan ketiga, himbauan dari KPUD diyakini telah dilakukan baik langsung maupun tidak langsung, baik secara kelembagaan maupun perorangan. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan ketua KPUD dalam setiap dialog publik terkait pemilihan gubernur Sumatera Utara. Yang pasti KPUD belum dapat disalahkan jika himbauan itu tidak efektif sebab melarang pasti sulit karena sepanjang tahun 2007 aturan tentang itu belum diatur. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh para “calon” gubernur yang memajang gambar mereka sebagaimana kita lihat. Akan tetapi, manakala aturan tentang pemilihan gubernur telah ada, sepantasnya KPUD meminta bantuan aparat kepolisian dan dinas ketertiban di tiap-tiap kabupaten/kota untuk membersihkan gambar para “calon” gubernur tersebut.

 

Untuk pertanyaan keempat tentunya yang paling tahu adalah “calon” itu sendiri bersama TS-nya, termasuk aparat pemerintah kabupaten/kota terkait. Kecuali gambar “calon” yang terpampang pada tempat iklan (resmi), kita patut mempertanyakan apakah para “calon” gubernur membayar pajak kepada kabupaten/kota yang bersangkutan. Ini perlu ditelusuri untuk melihat apakah para “calon” gubernur taat pajak atau tidak. Kalau ternyata mereka tidak membayar pajak, berarti mereka tidak pantas untuk memimpin Sumatera Utara.

 

Masih Menjadi Incaran

 

Semua orang tahu bahwa wewenang gubernur sangat kecil. Berubahnya fungsi instruktif menjadi fungsi koordinatif antara gubernur dengan  bupati/walikota sering menimbulkan hubungan yang disharmoni. Menyempitnya wewenang gubernur sejalan dengan otonomi daerah yang dititikberatkan pada kabupaten/kota. Pasca otonomi daerah, gubernur lebih banyak menjalankan tugas dekonsentrasi daripada desentralisasi. Oleh karena wewenangnya yang sedikit itu, muncul wacana agar propinsi dihapuskan saja dan jabatan gubernur diganti menjadi menteri daerah. Namun yang mengundang tanda tanya besar kita adalah mengapa dalam kondisi yang demikian banyak orang yang ingin menduduki posisi gubernur ? Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bupati/walikota aktif yang berlomba untuk mencalonkan diri. Selain itu ada pula mereka yang sedang atau pernah menduduki jabatan strategis.

 

Hemat penulis ada beberapa penyebab mengapa banyak orang tertarik untuk menduduki jabatan gubernur meskipun wewenangnya sangat sedikit. Pertama, cakupan kewenangan yang luas. Sebagai bupati/walikota misalnya, cakupan wewenangnya hanya sebatas daerah kabupaten/kota, sedangkan gubernur memiliki cakupan wewenang seluruh kabupaten/kota yang ada di propinsi itu. Kedua, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang menjalankan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Menjadi orangnya pusat di daerah pastilah masih memiliki wibawa yang tinggi. Ketiga, prestise. Bagaimanapun jabatan gubernur akan membawa prestise tersendiri bagi setiap orang. Meskipun tidak seperti sebelumnya, tentunya ada rasa tersendiri dalam diri seseorang jika telah menduduki jabatan gubernur. Lihat saja di beberapa daerah propinsi, mereka yang pernah menjabat menteri pun masih tergiur dengan jabatan gubernur. Keempat, pendapatan. Meskipun bukan tujuan utama, karena sebelumnya mungkin telah memiliki kekayaan yang cukup, tidak dapat dipungkiri pendapatan sebagai gubernur tentunya cukup besar.

 

Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa tidak mengherankan jika masih banyak dari antara kita yang berlomba-lomba menjadi gubernur Sumatera Utara. Harap dicatat pula bahwa tidak mungkin seseorang rela mengeluarkan biaya yang besar jika jabatan gubernur tidak menarik. Jelasnya adalah meskipun wewenangnya semakin kecil ternyata jabatan gubernur masih memiliki magnet yang luar biasa.

 

2 Tanggapan to “Magnet Jabatan Gubernur”

  1. esaifoto Says:

    baru sadar yaa bahwa jabatan publik itu menjanjikan itu dari jaman majapahit orang sudah relah melakukan apa saja untuk jadi tumenggung.
    asal jangan jabatan di jadikan lahan korupsi dan melegalkan portitusi bisa diserang sama kantip tapi mendingan dari pada di obok-obok sama FPI
    http://esaifoto.wordpress.com

    Sadarnya sih sebenarnya sudah lama, tetapi karena UU-nya sudah berubah-gubernur hampir tidak berperan lagi-ternyata masih banyak peminatnya, gitu. Harapannya sih terjadi clean and good governance-lah.

  2. marlanhutahaean Says:

    Sadarnya sih sebenarnya sudah lama, tetapi karena UU-nya sudah berubah-gubernur hampir tidak berperan lagi-ternyata masih banyak peminatnya, gitu. Harapannya sih terjadi clean and good governance-lah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: