Anggaran dan Komitmen Terhadap Pendidikan

Untuk kesekiankalinya anggaran sektor pendidikan belum mencapai angka 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pasal 31 ayat (4). Ayat tersebut berbunyi, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Dalam teks pidato tertulis presiden tentang RAPBN tahun 2008 yang disampaikan di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus 2007, halaman 9, tercatat bahwa anggaran untuk sektor pendidikan yang dikelola Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sebesar Rp 48,3 trilyun dari Rp 564,6 trilyun belanja pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa secara persentase anggaran Depdiknas hanya sekitar 8,6 %. Namun, karena anggaran sektor ini juga ada di departemen lain seperti departemen agama, maka total anggarannya menjadi 10,9%. Jika kita bandingkan dengan  anggaran tahun 2007, jumlah ini mengalami penurunan. Tahun 2007 anggaran sektor pendidikan sebesar 11,3% dari total belanja pemerintah pusat yang besarnya Rp 493,9 trilyun.

Untuk menghilangkan kesan bahwa pemerintah telah melanggar UUD 1945, maka penyampaiannya ke DPR dan publik pun ditata dengan menggunakan bahasa yang apik. Terkait dengan anggaran sektor pendidikan, presiden menyampaikan, “…. namun anggaran Depdiknas melonjak dua kali lipat dari Rp 23,1 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp 48,3 trilyun pada anggaran 2008.” Penggunaan kata melonjak dua kali lipat diharapkan mampu menutupi pelanggaran  dan masih rendahnya komitmen pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan.

 

Mana yang Benar?

Sinyal bahwa anggaran sektor pendidikan belum akan memenuhi amanah UUD 1945 sebenarnya sudah terlihat ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla berdialog dengan 100 mahasiswa Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu, 21 Juli 2007. Pada kesempatan itu, wakil presiden menyatakan, bahwa ia tidak yakin Depdiknas memiliki program utuh jika anggaran 20% dipenuhi juga saat ini. Beliau mencontohkan kasus program pembagian kupon pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang sempat menghebohkan itu. Menurutnya ini bukti ketidaksiapan Depdiknas. Lebih jauh wapres menyatakan bahwa,” jika anggaran dipenuhi sekarang, mau diapain?” Rencananya apa?  “Uang memang perlu, tetapi tugas utama dalam pendidikan adalah belajar,” ujarnya. (Kompas, 23 Juli 2007) Pernyataan seperti ini tentunya menjadi sebuah ironi di tengah-tengah rusaknya berbagai infrastruktur sekolah dan rendahnya gaji guru dan dosen.

Anehnya, pernyataan yang berbeda justru datang dari Teguh Juwarno, Staf Khusus Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) yang menegaskan bahwa, “ pemerintah melalui Depdiknas telah memiliki kebijakan pendidikan nasional yang terfokus dan terarah. “Pemerintah telah memiliki langkah strategis dengan menitikberatkan 3 hal pokok, yaitu, peningkatan pemerataan dan perluasan akses; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik,” ujarnya. Ia menambahkan, “bahkan ukuran keberhasilan pencapian kebijakan itu telah ada di Depdiknas. (Kompas, 23 Juli 2007)

Dari dua pernyataan yang saling bertolakbelakang itu, tentu sebagai masyarakat awam kita patut dibuat bingung dan bertanya-tanya. Apakah sebelumnya Depdiknas tidak atau belum menyampaikan kebijakan dan rencana program mereka kepada presiden dan wakil presiden ? Atau jangan-jangan selama ini telah terjadi komunikasi yang terputus diantara  wapres dan Depdiknas.

 

Quo Vadis Pendidikan Kita

Melalui cara berpikir dan pandangan seperti di atas, tidak heran jika mutu pendidikan kita masih rendah. Lihat saja data ini. United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2000 menempatkan mutu pendidikan Indonesia pada urutan 109, jauh di bawah Malaysia yang berada pada urutan 61 dan Brunei Darussalam 32. Tahun 2005 majalah Time mengumumkan peringkat 50 besar Perguruan Tinggi (PT) terbaik di dunia dan lagi-lagi PT Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Demikian halnya tahun 2006, UNDP membuat laporan kembali bahwa peringkat pendidikan kita berada di urutan 108 dari 177 negara.

Setidaknya ada 3 faktor utama penyebab masih rendahnya mutu pendidikan kita, pertama, komitmen nasional terhadap pendidikan masih sangat lemah dan tidak mengalami perubahan setelah otonomi daerah. Komitmen ini nyata kita lihat pada besaran anggaran pada sektor pendidikan setiap tahun sejak amandemen UUD 1945 diberlakukan. Padahal, pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan agar pemerintah memenuhi anggaran 20% dari APBN. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga belum memenuhi amanah UUD 1945. Hal ini bisa kita lihat dari anggaran sektor pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, seharusnya daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu pendidikannya.

Kedua, arah dan strategi kebijakan pendidikan yang tidak jelas. Pernyataan wapres di atas, sesungguhnya telah menjawab persoalan kedua ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap ganti menteri ganti kebijakan. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya kontinuitas kebijakan atau program dalam bidang pendidikan. Lihat saja istilah-istilah yang pernah populer di telinga kita terkait tujuan pendidikan. Awalnya, tujuan pendidikan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Kemudian berubah menjadi lagi melalui kebijakan link and match, terakhir menjadi life skill, dan kita masih menunggu lagi sebutan yang lain. Padahal yang mau dicapai dari proses pendidikan adalah mutu, yaitu kesesuaian produknya dengan kebutuhan para pelanggannya seperti peserta didik, orang tua siswa/mahasiswa, masyarakat, dan dunia kerja. Itu berarti, pendidikan bersifat adaptif dan otonom.

Carut marutnya pendidikan kita ditandai pula dengan terjadinya perubahan sebutan untuk sekolah menengah dan PT yang sesungguhnya tidak berkorelasi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sekolah Menengah Pertama (SMP) berubah menjada Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) dan terakhir kembali lagi menjadi SMP. Kemudian Sekolah Menengah Atas (SMA) berubah menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), kemudian berubah lagi menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU) dan terakhir kembali menjadi SMA. Hal yang sama terjadi untuk sekolah kejuruan. PT juga ikut-ikut dirubah dari sebelumnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dirubah menjadi universitas. Padahal, dengan berubahnya IKIP menjadi universitas mengakibatkan berkurangnya lembaga yang berperan sebagai penempah calon-calon guru bangsa. Bagaimana tidak, sebab ketika berubah menjadi universitas fokusnya lebih kepada pengembangan bidang non-kependidikan.

Ketiga, politisasi pendidikan. Dunia pendidikan sering diintervensi secara politik terutama pada masa reformasi saat ini. Hal ini sangat kelihatan pada saat menentukan siapa yang akan menjabat sebagai Mendiknas. Pada masa Orde Baru, posisi menteri ditentukan langsung oleh Soeharto, sedangkan pada era reformasi saat ini, siapa yang akan menjadi Mendiknas syarat muatan politis. Sejak reformasi ada kecenderungan bahwa jabatan Mendiknas  adalah “jatah” Partai Politik (Parpol) tertentu. Seingat penulis, sejak tahun 1999 hingga saat ini sudah ada tiga Mendiknas yang semuanya berasal dari atau paling tidak atas rekomendasi dan dukungan dari Parpol yang sama. Bukan berarti kita ingin mengatakan bahwa mereka tidak kompeten, tetapi kondisi yang demikian dapat membuat pengelolaan pendidikan menjadi kurang profesional. Kita hanya dapat menduga-duga saja, jangan-jangan anggaran sektor pendidikan yang belum mencapai 20 % dari APBN syarat muatan politiknya. Pura-pura meragukan dan mempertanyakan kemampuan dan program Depdiknas jika besaran itu dipenuhi, padahal sesungguhnya mereka takut dana yang besar itu akan “disalahgunakan” karena menterinya berasal dari Parpol tertentu.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: