Redefinisi dan Reformulasi Reformasi Politik

“Reformasi politik yang sangat nyata dan tidak akan pernah

berubah adalah lahirnya 4 (empat) presiden Republik Indonesia

dalam kurun waktu 6 tahun.”

Pendahuluan

 

Reformasi merupakan kata atau istilah yang sangat gampang dan enak untuk diucapkan dan didengar, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Banyak orang mengucapkan kata ini terlebih karena memiliki makna populer (baca: kebijakan populer), apalagi jika yang mengucapkannya adalah seorang tokoh, apakah tokoh agama, politik, pendidikan, dan masyararakat. Sebaliknya kita sering pula terjebak dengan kata dimaksud karena kekurangpahaman dan ketidakjelasan  tentang apa-apa saja yang hendak direformasi dan bagaimana strateginya sering tidak jelas dan tidak terukur. Akhirnya, yang sering terjadi – manakala reformasi dijalankan – adalah deformasi dan bukan reformasi.

 

Tulisan ini bermaksud untuk membuka wacana diskusi tentang apa itu reformasi dan lebih khusus lagi reformasi politik. Setelah lebih kurang 7 tahun berjalan (pasca 21 Mei 1998), sangat pantas kita melakukan evaluasi akademik terhadap berjalannya reformasi di Indonesia. Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait perjalanan reformasi di Indonesia adalah apakah reformasi politik sungguh-sungguh sudah berjalan? Jika ya, apakah hasilnya mengarah kepada tatanan yang lebih baik atau sebaliknya ? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas akan diuraikan reformasi politik pada setiap pergantian penguasa pemerintahan (rejim). Oleh karena reformasi politik pada setiap rejim, maka yang dikemukakan adalah reformasi yang sangat menonjol saja.

 

Apa yang Direformasi ?

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) kata reformasi diartikan sebagai perubahan yang drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik atau agama) di  suatu masyarakat atau negara.  Dengan demikian reformasi politik berarti perubahan yang drastis dalam bidang politik untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara. Pertanyaannya adalah apa-apa saja yang perlu direformasi pada bidang politik itu? Dengan kita mengetahui apa yang harus direformasi maka arah atau fokus reformasi politik akan jelas. Untuk itu kita harus memahami betul ruang lingkup atau cakupan politik.

 

Politik merupakan bidang ilmu yang memiliki cakupan yang sangat luas. Politik sering dikaitkan dengan kekuasaan memerintah suatu negara atau pemerintahan. Itu sebabnya orang berpolitik –dengan memasuki partai politik – bertujuan untuk menjadi penguasa negara atau pemerintahan. Karenanya benar apa yang dikatakan oleh Morgenthau bahwa politik adalah perjuangan untuk meraih kekuasaan (the struggle for power). Politik juga berkaitan dengan formulasi kebijakan yang dilakukan melalui lembaga-lembaga negara seperti parlemen (legislatif) – meskipun formulasi kebijakan juga menjadi kajian Administrasi Publik – bersama dengan lembaga negara lain (eksekutif) terutama dalam pembuatan Undang-undang. Bagaimana format atau sistem pemerintahan suatu negara juga menjadi bidang kajian politik. Untuk itu, jika kita berbicara reformasi politik tentunya yang utama kita akan berbicara sistem pemerintahan, sistem pemilihan umum, sistem kepartaian, mekanisme formulasi kebijakan, sistem demokrasi.

 

Praktek Reformasi Politik di Indonesia

 

Reformasi politik di Indonesia biasanya terjadi – meskipun tidak selalu – adalah pada saat pergantian rejim. Di Indonesia reformasi politik dilakukan dalam dua peristiwa besar akibat pergantian rejim. Pertama, ketika terjadi pergantian rejim dari  Soekarno kepada Soeharto. Hal ini lebih dikenal dengan pergantian dari masa Orde Lama (Orla) kepada Orde Baru (Orba). Penggunaan sebutan Orba sesungguhnya memiliki dua makna sekaligus, yaitu adanya keinginan untuk melakukan perubahan kepada kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya – meskipun apa yang dianggap baik belum tentu benar dan tergantung pada konteksnya-,  dan kedua adanya pernyataan secara implisit bahwa masa pemerintahan Soeharto sama sekali tidak terkait dengan masa sebelumnya.

 

Beberapa tindakan reformasi politik yang dilakukan adalah mengganti sistem multi partai menjadi sistem ‘multi partai’, yakni pada Pemilu 1973 jumlah Parpol hanya 2 yaitu PPP dan PDI ditambah Golongan Karya (Golkar). Golkar tidak mau disebut Parpol dengan anggapan bahwa Parpol itu tidak baik dan trauma pada masa Orla. Golkar lebih senang disebut sebagai organisasi politik. Rakyat yang sebelumnya sangat aktif dalam melakukan partisipasi politik akhirnya dibatasi melalui sistem massa mengambang (floating mass). Caranya dengan membatasi kepengurusan partai hingga di tingkat kecamatan saja dan tidak sampai pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana sebelumnya. Sentralisasi kekuasaan berada di tangan Soeharto dengan mesin politik Golkar. Golkar dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. ABRI yang sebelumnya adalah tentara rakyat/sipil dan merupakan pengawal negara dan a-politik kemudian ikut berpolitik dan sangat berperan dalam menentukan format politik Orba melalui kebijakan Dwi Fungsi ABRI, yaitu diperbolehkannya ABRI aktif selain melaksanakan fungsi pertahanan keamanan juga melaksanakan fungsi sosial politik dengan  menduduki jabatan-jabatan sipil. Lembaga legislatif seperti  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada di bawah kendali eksekutuf melalui penyeleksian nama-nama calon anggotanya oleh Soeharto. Demikian pula untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kotamadya yang sebelumnya harus lolos dari gubernur dan bupati/walikotamadya.

 

Kedua, pergantian kekuasaan pemerintahan dari Soeharto kepada Habibie melalui penyerahan kekuasaan yang disebabkan berhentinya (lengser keprabonnya) Soeharto sebagai Presiden mandataris MPR pada 21 Mei 1998. Berhentinya Soeharto tidak terlepas dari peran mahasiswa yang menginginkan reformasi dalam segala bidang terutama bidang politik melalui unjuk rasa di gedung MPR/DPR dengan menekan lembaga tersebut agar segera mencabut mandat Soeharto sebagai mandataris MPR/DPR. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa keberhasilan mahasiswa dalam ‘memberhentikan’ Soeharto kurang diikuti dengan konsep yang jelas tentang arah reformasi politik yang harus dilakukan oleh pemerintahan Habibie. Jikapun ada kurang tersosialisasi kepada publik dan yang kelihatan adalah sikap eforia.

 

Pada masa Habibie (baca : pemerintahan Habibie), memang dilakukan reformasi politik, hanya saja kurang terukur dan jika dapat dikatakan terlalu tergesa-gesa. Misalnya keputusannya tentang referendum di Timor-Timur (Timtim) yang memberikan dua opsi yaitu tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau merdeka. Faktanya rakyat Timtim akhirnya memilih merdeka dan lepaslah wilayah tersebut setelah lebih kurang 24 tahun terintegrasi dengan NKRI. Memang kasus Timtim berbeda dengan Papua dan Aceh. Akan tetapi jika saja pada saat itu Habibie sabar menunggu penjelasan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Ali Alatas yang telah berhasil me-lobby dan menghasilkan  jalan keluar tentang masalah Timtim dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Portugal, maka Timtim tidak akan lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi.

 

 Reformasi berikutnya adalah keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (desentralisasi). Kebijakan ini sangat populer karena memang sebelumnya telah berkembang wacana agar otonomi segera diwujudkan. Alasannya adalah karena dalam UU No. 5 tahun 1974 sudah diatur tentang otonomi daerah dan hingga 1998 belum juga terwujud. Memang pada tahun 1992 dilakukan penerapan otonomi daerah percontohan di 26 kabupaten yang potensial, tetapi keberlanjutannya tidak ada. Hanya saja yang menjadi kelemahan kebijakan ini adalah diberlakukannya Otda pada semua kabupaten/kota tanpa kecuali. Padahal hasil penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri tahun 1991 menunjukkan bahwa otonomi daerah harus dilakukan secara bertahap. Mereka membagi 4 model atau kategori daerah kabupaten dan kabupaten yang dapat diberikan otonomi adalah yang berada pada model pertama, yaitu yang potensial dari segi penduduk, sumberdaya alam, ekonomi, sumberdaya manusia. Akibat dari kebijakan ini adalah muncul ‘raja-raja kecil’ di kabupaten/kota dan bergesernya indikasi tindakan korupsi dari pusat ke daerah. Yang patut dibanggakan pada masa Habibie adalah kembalinya sistem multipartai dan dihilangkannya mekanisme recall di legislatif. Parpol bermunculan dan proses demokrasi mulai berjalan.

 

Pada masa pemerintahan Gus Dur  reformasi politik yang menonjol adalah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45) oleh MPR. Terjadi tarik-menarik menyangkut amandemen, yaitu apakah yang diamandemen termasuk pembukaan (preambul). Wacana pro-kontra tidak terelakkan, karena ada sebagian masyarakat agar pembukaan juga diamandemen yaitu kembali ke Piagam Jakarta. Sebaliknya yang kontra menyatakan bahwa yang perlu diubah adalah hanya batang tubuhnya saja. Untungnya semangat kebangsaan lebih dominan menguasai anggota MPR/DPR, sehingga kita tidak terpecah-pecah.

 

Satu hal yang perlu dikoreksi dari hasil amandemen tersebut adalah substansi UUD’45 yang seharusnya berisi hal-hal yang umum dan strategis, namun kenyataannya juga mengatur hal-hal yang bersifat teknis. Padahal pengaturan yang lebih teknis (detail) itu adalah pada peraturan pelaksanaan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya. Selain itu, jika sebelum amandemen kita dapat menghapalkan isi UUD’45, setelah diamandemen tidak lagi.

 

Pada masa pemerintahan Megawati, reformasi politik yang paling menonjol adalah dimulainya sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Banyak kalangan tidak menduga bahwa Megawati akan menyetujui cara tersebut. Trauma pada Sidang Umum MPR tahun 1999 mungkin saja sangat mempengaruhi Megawati, sehingga beliau menyetujuinya. Sulit memang membayangkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meraih suara terbanyak (‘memenangkan’) Pemilu 1999 tidak lolos untuk menjadi presiden. Gus Dur yang pada waktu itu menjadi anggota MPR lewat jalur utusan golongan akhirnya terpilih menjadi presiden. Untunglah anggota MPR besoknya memilih Megawati menjadi wakil presiden, sehingga potensi perpecahan bangsa tidak terjadi.

 

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), reformasi politik yang menonjol adalah berakhirnya konflik di Aceh melalui penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005. Meskipun muncul pro-kontra, hasil akhirnya adalah dapat dipahaminya secara bersama bahwa hidup damai itu lebih indah daripada segalanya. Terbukti bahwa Rancangan Undang-Udang (RUU) Pemerintahan Aceh telah disyahkan menjadi Undang-Undang pada tahun 2006 ini.

 

Ada banyak sisi positif reformasi politik yang salah satunya adalah munculnya kesadaran berdemokrasi meskipun corak dan pola berdemokrasi masih perlu ditata. Maksudnya demokrasi jangan dipahami persoalan mayoritas – minoritas, tetapi demokrasi berkaitan dengan kemampuan untuk saling memahami bahwa setiap orang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dan perlunya kesadaran untuk saling menghargai satu sama lain. Sebaliknya, aspek negatif reformasi politik – jika tidak dikelola dengan baik – adalah munculnya gejala disintegrasi bangsa. Akibat otonomi daerah misalnya, muncul resistensi pola baru, yaitu terjadinya pengkotak-kotakan daerah dan anak bangsa. Seolah mereka yang berasal dari daerah dan etnis lain apalagi tidak seagama tidak boleh melamar pekerjaan, membuka usaha atau berdomisili pada daerah tertentu. Pikiran jelek kita mengatakan apakah NKRI masih ada pada beberapa tahun ke depan ?

 

Konklusi

 

Reformasi Politik pasca Soeharto telah berlangsung lebih kurang 7 tahun. Namun pada  kurun waktu tersebut saat ini tampaknya kita kehilangan arah reformasi. Berbagai kebijakan politik tampaknya seperti tambal sulam. Ada kesalahan berfikir dari penguasa bangsa kita termasuk Parpol, yakni seolah-olah bahwa jika reformasi politik sudah dijalankan maka segalanya akan menjadi baik. Reformasi bidang lain seperti ekonomi dan hukum memang dilakukan tetapi tetap hasilnya tidak akan maksimal. Karenanya  agar Indonesia menjadi lebih baik ke depan pemerintah perlu melakukan kesetaraan dalam pengembangan bidang-bidang lainnya, yaitu bidang Administrasi Publik,  Sosial Budaya, Agama dan Pendidikan. Untuk itu sudah saatnya kita harus melakukan redefinisi dan reformulasi reformasi politik dalam arti luas.

2 Tanggapan to “Redefinisi dan Reformulasi Reformasi Politik”

  1. Singal Says:

    Semoga masalah mayoritas dan minoritas tidak ada di negeri ini, sehingga sumpah pemuda tidak mubazir, juga nusantara dan bhineka tunggal ika tetap terjaga.
    Mungkin reformasi kehilangan arah, karena GBHN (Garis Besar Haluan Negara) tidak pernah kita dengar dan baca lagi, dulu buku ini terbit dan dapat dibeli di toko buku tiap tahun, setelah pidato kenegaraan presiden awal tahun di muka anggota DPR/MPR.

    Itulah masalahnya, MPR 1999 terlalu terburu-buru menghapus GBHN dan sialnya, justru negara Kamboja memakai “GBHN” sebagai acuan dalam membangun negaranya.

  2. ruben Says:

    mbak/mas hehehe… wordpressnya pasangi iklan biar dapat duit aku liat di search engine blog saudara lumayan teratas , ni link program bisnis yang menyediakan iklan dan kita dapat bayaran
    http://kumpulblogger.com/signup.php?refid=6719 sekarang wordpress juga bisa bergabung , dulu hanya blogger

    Terimakasih atas informasinya teman. Saya akan coba.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: