Geliat Pemekaran Daerah

Geliat usul pemekaran daerah, baik untuk propinsi maupun kabupaten/kota tampaknya akan mengalami puncaknya hingga akhir tahun 2007. Hal ini paling tidak disebabkan dua hal, pertama, besarnya peluang untuk melakukan pemekaran sebagaimana diamanatkan pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 129 Tahun 2000. Kedua, bahwa pada awal tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tentunya akan lebih berkonsentrasi dalam penyusunan strategi dalam menghadapi pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden. Pentingnya peran DPR RI, karena lembaga ini dianggap sangat efektif untuk pengajuan pemekaran daerah melalui hak yang ada pada lembaga tersebut, yakni hak inisiatif.

Relatif tingginya usul pemekaran daerah tampaknya mengabaikan himbauan presiden yang menginginkan agar usul dimaksud diberhentikan dahulu sambil dilakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang telah dimekarkan (daerah otonom), apakah daerah otonom baru itu telah menghasilkan kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Buktinya, DPR-RI tetap saja menjalankan hak inisiatifnya untuk pembentukan daerah otonom baru. Kabupaten Nias misalnya, diusulkan untuk dimekarkan menjadi tiga daerah kabupaten/kota (selain kabupaten induk), menjadi kabupaten Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli. Padahal kabupaten induk belum lama dimekarkan menjadi kabupaten Nias dan Nias Selatan. DPR-RI telah mengajukan hak inisiatifnya untuk memekarkan kabupaten tersebut pada tanggal 11 September 2007, meskipun rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (DPRD SU) baru diberikan pada tanggal 17 September 2007. Itu artinya, hak inisiatif DPR RI dapat mendahului rekomendasi daerah, karenanya banyak pengusul pemekaran menggunakan jalur ini.

 

 

 

Kompleksitas Masalah

Tidak efektifnya himbauan presiden mengajak DPR RI untuk berani men-stop pemekaran daerah tampaknya memaksa pemerintah untuk merubah strategi, yakni dengan melakukan revisi terhadap PP No. 129 Tahun 2000. Cara ini tampaknya sangat beralasan, mengingat PP No. 129 Tahun 2000 adalah peraturan pelaksanaan atas Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Revisi dilakukan dengan tujuan agar pemekaran daerah tidak terlalu mudah dan tentunya juga tidak terlalu sulit. Salah satu indikator yang ingin ditambahkan adalah bahwa desa menjadi lembaga yang perlu dimintai pendapatnya. Pilihan ini tepat, karena desa juga adalah daerah otonom dan yang lebih dahulu otonom dibandingkan daerah kabupaten/kota. Desa juga berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, sangat beralasan jika sebelum daerah dimekarkan pendapat dari desa, baik masyarakat maupun Badan Perwakilan Desa (BPD) harus dimintai juga. Beberapa kasus menunjukkan bahwa setelah pemekaran, ternyata beberapa desa keberatan untuk bergabung dengan kabupaten yang baru dimekarkan, meskipun desa-desa dimaksud sudah ditetapkan masuk dalam kabupaten pemekaran.

            Hal lain yang perlu dirubah dalam revisi PP No. 129 Tahun 2000 adalah lembaga yang melakukan studi kelayakan (penelitian). Penelitian untuk melihat kelayakan pemekaran suatu daerah harusnya dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang kapabel dan tidak lagi oleh pemerintah daerah kabupaten induk. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya berbagai kepentingan yang mengakibatkan hasil penelitian tidak valid. Disamping itu, prosesnya juga harus menjadi perhatian. Artinya, pertimbangan tidak saja dilakukan pada hasil akhirnya, melainkan juga pada apakah dalam pengumpulan pendapat atau pandangan dari desa dan masyarakat tidak terjadi penyimpangan.

            Patut dicatat, bahwa tampaknya faktor pendorong yang paling dominan mengapa daerah-daerah melakukan pemekaran adalah adanya Dana Alokasi Umum (DAU). DAU menjadi daya tarik yang sangat menggiurkan. Misalnya, suatu daerah kabupaten memperoleh DAU sebesar Rp 200 Milyar per tahun. Setelah dimekarkan menjadi 3 daerah kabupaten/kota dan masing-masing memperoleh Rp 150 Milyar, maka total DAU yang diperoleh adalah Rp 450 Milyar. Jadi, dengan hitungan sederhana tadi, tentunya dorongan pemekaran tetap tinggi.

            Apalagi dalam pidato di depan DPR RI tanggal 16 Agustus 2007, pemerintah melalui presiden menyatakan belum akan menerapkan pola DAU berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2008, meskipun telah diamanatkan dalam pasal 27 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui peraturan ini, seharunya daerah yang kapasitas fiskalnya setelah dikurangi kebutuhan fiskal sama dengan atau lebih besar daripada alokasi dasar, tidak mendapatkan DAU.

 

Kearifan Bersama

            Befikir jernih dan bersikap arif adalah kata yang tepat yang ditujukan pada pemerintah, DPR RI, DPD RI, dan masyarakat. Sah-sah saja usul pemekaran dilakukan sepanjang ditujukan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan, mengurangi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengurangi ketimpangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi, masalahnya adalah bahwa setelah sebuah daerah dimekarkan pencapaian sasaran dan tujuan di atas belum kelihatan. Sebaliknya, yang kita lihat adalah tingginya potensi pengkotak-kotakan masyarakat, utamanya menyangkut etnik, dan tingginya ajang pengisian jabatan. Seolah-olah, pegawai dari satu etnik tertentu “tidak boleh” menjadi pegawai atau pejabat di kabupaten tertentu.

            Dari aspek PAD misalnya, ternyata setelah pemekaran bukannya semakin baik, melainkan semakin merosot. Sebelum otonomi daerah jumlah kabupaten/kota (Dati II) yang memiliki PAD di bawah 20% ada sebesar 71,23 %. Tragisnya, setelah otonomi daerah (2001) jumlahnya meningkat (baca : semakin parah) menjadi 76,39 %. Artinya, dari 292 kabupaten/kota (Dati II) yang ada sebelum otonomi daerah, kemudian menjadi 305 kabupaten/kota setelah otonomi daerah, ternyata pemekaran mengakibatkan menurunnya PAD. Kesimpulannya,  DAU yang bertambah tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan PAD.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: