Saatnya Mengevaluasi Kebijakan Ujian Nasional

 

Keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan penemuan solusi yang tepat terhadap masalah yang juga tepat. Kita lebih sering gagal karena kita memecahkan suatu masalah yang salah daripada menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang tepat.” Kata bijak dari Russell L. Ackoff dalam bukunya Redesigning the Future : A System Approach to Societal Problems (1974) barangkali sangat tepat untuk kita jadikan sebagai dasar dalam menganalisis berbagai masalah yang terjadi dalam implementasi kebijakan Ujian Nasional (UN).  UN sudah berlangsung beberapa kali, tetapi tetap saja muncul masalah  seperti (1) adanya kecurangan, dan (2) munculnya tuntutan agar UN dihapuskan.

Komunitas Air Mata Guru (KAMG) misalnya, menemukan data 16 modus pelanggaran dan kecurangan UN 2008 di Sumatera Utara antara lain mengerjakan soal UN di tempat mengajar, pembagian kunci jawaban UN kepada siswa dan amplop ujian tidak disegel atau dilak. Namun, yang sangat mengejutkan adalah ditangkapnya belasan guru SMAN 2 Lubuk Pakam yang sedang memperbaiki lembar jawaban Bahasa Inggris. Sebaliknya, tuntutan agar UN dihapuskan tetap saja muncul, karena kebijakan ini bertentangan dengan amanah Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Karenanya, muncul pertanyaan mengapa dua masalah pokok di atas tetap muncul? Apakah hal ini terjadi karena kesalahan implementasi atau karena kesalahan dalam merumuskan akar masalah pendidikan kita ?

 

Akar Masalah Pendidikan

Kita semua sepakat bahwa untuk dapat menjadi bangsa yang maju dan sejahtera sangat ditentukan oleh pendidikan. Banyak negara sudah membuktikan hal ini. Sebut saja negara tetangga kita Malaysia, yang secara kasat mata sangat berhasil membangun negaranya melalui penekanan pada sektor pendidikan. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation Development Programme (UNDP) mensyaratkan bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara ditentukan oleh Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) yang salah satu variabelnya adalah pendidikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi ukuran keberhasilan pembangunan jika tingkat pendidikan di negara tersebut rendah.

 

Berangkat dari itu, pemerintah berusaha terus-menerus meningkatkan mutu (kualitas) pendidikan. Hal ini dimulai dari gerakan pemberantasan buta huruf dan aksara pada awal Orde Baru. Program ini dilakukan melalui kegiatan pembentukan kelompok belajar (kejar) Paket A dan kejar Paket B. Kemudian, lembaga pendidikan guru sebagai institusi yang mencetak guru-guru bermutu dibentuk. Sebut saja misalnya ada Sekolah Guru A (SGA), Sekolah Guru B (SGB), Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan berbagai bentuk lembaga pendidikan lainnya. Dicanangkan pula gerakan wajib belajar (wajar) 9 tahun. Artinya, paling tidak seorang anak akan menamatkan pendidikannya minimal tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Setelah wajar 9 tahun dicanangkan pula gerakan wajar 12 tahun, yakni seorang anak minimal menamatkan pendidikannya hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

 

Kurikulum sebagai sarana dalam menghasilkan mutu peserta didik pun didisain sedemikian rupa. Kurikulum yang biasanya berganti setelah 10 tahun digunakan, dicoba untuk diadaptasi dan direvisi sekali setahun. Belum lagi ketika pimpinan tertinggi di jajaran pemrintah pusat (diknas) berganti, yang kemudian berganti pula kebijakan, termasuk kurikulum. Kebijakan tidak berhenti hingga disini, tetapi berlanjut dengan menerapkan sistem Nilai Ebtanas Murni (NEM) pada tahun 1985 dan terakhir menerapkan kebijakan UN. Pada waktu penerapan NEM, nilainya tidak digunakan sebagai dasar dalam menentukan apakah seorang peserta didik lulus atau tidak. Ini sangat berbeda dengan yang saat ini berlangsung. Tujuan UN yang katanya hanya untuk memetakan pendidikan, nyatanya digunakan sebagai dasar untuk meluluskan peserta didik, paling tidak untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Itu berarti pemerintah telah mereduksi wewenang guru dalam menentukan keberhasilan peserta didik. Alat evaluasi ini tentunya sangat tidak bijaksana, atau kalau dapat dikatakan sangat otoriter. Bayangkan saja, peserta didik hanya boleh lulus jika mereka dapat mencapai batas nilai yang ditetukan pemerintah dan yang soalnya pun dibuat oleh pemerintah pusat (diknas). Standar mutu sekolah disamaratakan, sekolah di Jakarta disamakan dengan kondisi sekolah di Sipiongot atau desa-desa di Nias. Ironis memang.

 

Kita tidak alergi dengan berbagai kebijakan kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi yang patut dipertanyakan adalah apakah sebelum menetapkan kebijakan itu telah dicari akar masalah yang sesungguhnya. Misalnya, apakah benar bahwa rendahnya mutu pendidikan kita karena selama ini tidak ditetapkan batas angka kelulusan untuk mata pelajaran tertentu? Atau bukankah karena faktor lain? Harap dicatat bahwa sebuah kebijakan potensial untuk menciptakan masalah kebijakan yang baru. Jadi, sangat mungkin bahwa tindakan oknum guru yang  melakukan tindakan penyimpangan dalam UN disebabkan  kesalahan kebijakan. Kebijakan bukannya mendorong agar mutu pendidikan semakin baik, melainkan menjadi instrumen yang tanpa kita sadari dapat memerangkap para pendidik.

 

Jangan Terlalu Defensif

Tujuan kebijakan yang sesungguhnya adalah bagaimana pada akhirnya kebijakan itu memberikan manfaat atau nilai bagi masyarakat. Memang tidak ada sebuah kebijakan yang dapat memuaskan semua orang, tetapi paling tidak biasanya yang dipilih adalah meminimalkan risiko. Tidak itu saja, sebuah kebijakan yang baik tentunya selain mendapat dukungan politik, juga harus mendapat dukungan dari kelompok yang akan sasaran kebijakan dan terutama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Dalam kasus UN, sesungguhnya telah banyak kelompok masyarakat dan komunitas guru dan pemerhati pendidikan yang tidak setuju dengan pola UN yang saat ini berlangsung. Selain tidak dapat mengukur mutu peserta didik, juga mengurangi hak-hak guru sebagai pekerja professional. Apa yang menjadi wewenang guru jika mereka tidak bisa menetukan kelulusan peserta didiknya. Mutu tidak dapat diukur dengan batas bawah nilai seperti angka 5,25, karena pengertian mutu tidak harus terkait dengan angka-angka. Paradigma mutu sudah berubah. Mutu adalah kesesuaian produk dengan keinginan pelanggan (customer). Sayangnya, kita masih terpaku dengan alat ukur angka (kecerdasan intelektual), meskipun yang paling utama sekarang ini adalah kecerdasan emosional dan spiritualnya.

 

Sebagai konsekuensi dari UU Pendidikan Nasional dan otonomi daerah, pemerintah sebaiknya memposisikan diri sebagai pihak yang hanya mengawasi tentang apakah standar pelayanan minimum pendidikan telah dilakukan oleh tiap-tiap sekolah. Selain itu, pemerintah juga dapat memetakan mutu pendidikan di sekolah-sekolah melalui sistem akreditasi sebagaimana diberlakukan di perguruan tinggi. Berikanlah wewenang untuk meluluskan peserta didik pada guru. Harap dicatat, jika misalnya kita menganggap ada oknum guru yang kurang bermutu dan profesional, itu adalah buah dari sistem pendidikan kita selama ini. Itu artinya, bermutu tidaknya peserta didik misalnya, bukan disebabkan oleh guru (manusianya), melainkan oleh sistemnya. Ishikawa berpendapat bahwa 85 % kesalahan disebabkan oleh sistem, sedangkan oleh manusia hanya 15 %. Jadi, mari kita evaluasi dan perbaiki sistem penentuan kelulusan peserta didik dengan menempatkan para guru dalam posisi yang lebih berwibawa.

 

(Penulis adalah Dosen pada Prodi Ilmu Administrasi Negara

                                 dan Dekan FISIP Universitas HKBP Nommensen Medan)

                                 E-mail : marlan.hutahaean@nommensen.org

                                                                                marlanhutahaean@yahoo.co.id

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: